Bobby mengatakan, Edy Rahmayadi belum genap 1 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Namun perhatiannya atas keluhan warga Kota Medan akibat banjir sudah langsung ditunjukkannya. Kondisi yang jauh berbeda justru ditunjukkan oleh Walikota Medan yang sudah memegang tampuk pimpinan lebih dari 5 tahun. Namun tidak memperlihatkan sama sekali keinginan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
\"Persoalan banjir ini kan bukan persoalan yang muncul 4 tahun terakhir. Tapi lebih dari situ, nah kenapa nggak ada inisiatif untuk memprakarsai pertemuan untuk duduk bersama stakeholder lain membicarakannya. Ini yang saya tidak habis pikir,\" ujar Bobby.
Bobby menambahkan sebagai pimpinan tertinggi di Medan, sosok walikota harus mampu membawa Medan menjadi kota yang lebih baik dengan menjalankan fungsinya mulai dari memimpin pemerintahan hingga menjalin koordinasi dengan instansi lain yang tujuannya untuk kebaikan warganya.
\"Saya justru berfikir, pak Edy Rahmayadi melakukan ini untuk \'menampar\' Walikota yang nggak kunjung terlihat ada aksinya padahal warga sudah menjerit-jerit,\" pungkasnya.
Diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunjukkan keseriusannya untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap menjadi keluhan utama di Medan. Hal ini dilakukannya dengan meresmikan Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019. Juga dibentuk Pokja yang meliputi 10 bidang.
Pokja-pokja ini diisi dari berbagai unsur, dintaranya ASN, TNI, Polri serta berbagai lapisan masyarakat termasuk camat-camat Medan dan sekitarnya termasuk Deliserdang, Binjai dan Karo. Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan juga diisi tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya, antara lain Asman Sembiring (ahli perairan dan sungai), Boy Sembiring (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut, Makmur Ginting (ahli infrastruktur), dan pakar lingkungan Jaya Arjuna. Semua bagian-bagian ini akan bersinergi untuk menanggulangi secara cepat, tepat, akurat dan sistematis dalam menanggulangi banjir Kota Medan dan sekitarnya secara sukarela." itemprop="description"/>
Bobby mengatakan, Edy Rahmayadi belum genap 1 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Namun perhatiannya atas keluhan warga Kota Medan akibat banjir sudah langsung ditunjukkannya. Kondisi yang jauh berbeda justru ditunjukkan oleh Walikota Medan yang sudah memegang tampuk pimpinan lebih dari 5 tahun. Namun tidak memperlihatkan sama sekali keinginan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
\"Persoalan banjir ini kan bukan persoalan yang muncul 4 tahun terakhir. Tapi lebih dari situ, nah kenapa nggak ada inisiatif untuk memprakarsai pertemuan untuk duduk bersama stakeholder lain membicarakannya. Ini yang saya tidak habis pikir,\" ujar Bobby.
Bobby menambahkan sebagai pimpinan tertinggi di Medan, sosok walikota harus mampu membawa Medan menjadi kota yang lebih baik dengan menjalankan fungsinya mulai dari memimpin pemerintahan hingga menjalin koordinasi dengan instansi lain yang tujuannya untuk kebaikan warganya.
\"Saya justru berfikir, pak Edy Rahmayadi melakukan ini untuk \'menampar\' Walikota yang nggak kunjung terlihat ada aksinya padahal warga sudah menjerit-jerit,\" pungkasnya.
Diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunjukkan keseriusannya untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap menjadi keluhan utama di Medan. Hal ini dilakukannya dengan meresmikan Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019. Juga dibentuk Pokja yang meliputi 10 bidang.
Pokja-pokja ini diisi dari berbagai unsur, dintaranya ASN, TNI, Polri serta berbagai lapisan masyarakat termasuk camat-camat Medan dan sekitarnya termasuk Deliserdang, Binjai dan Karo. Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan juga diisi tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya, antara lain Asman Sembiring (ahli perairan dan sungai), Boy Sembiring (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut, Makmur Ginting (ahli infrastruktur), dan pakar lingkungan Jaya Arjuna. Semua bagian-bagian ini akan bersinergi untuk menanggulangi secara cepat, tepat, akurat dan sistematis dalam menanggulangi banjir Kota Medan dan sekitarnya secara sukarela."/>
Bobby mengatakan, Edy Rahmayadi belum genap 1 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Namun perhatiannya atas keluhan warga Kota Medan akibat banjir sudah langsung ditunjukkannya. Kondisi yang jauh berbeda justru ditunjukkan oleh Walikota Medan yang sudah memegang tampuk pimpinan lebih dari 5 tahun. Namun tidak memperlihatkan sama sekali keinginan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
\"Persoalan banjir ini kan bukan persoalan yang muncul 4 tahun terakhir. Tapi lebih dari situ, nah kenapa nggak ada inisiatif untuk memprakarsai pertemuan untuk duduk bersama stakeholder lain membicarakannya. Ini yang saya tidak habis pikir,\" ujar Bobby.
Bobby menambahkan sebagai pimpinan tertinggi di Medan, sosok walikota harus mampu membawa Medan menjadi kota yang lebih baik dengan menjalankan fungsinya mulai dari memimpin pemerintahan hingga menjalin koordinasi dengan instansi lain yang tujuannya untuk kebaikan warganya.
\"Saya justru berfikir, pak Edy Rahmayadi melakukan ini untuk \'menampar\' Walikota yang nggak kunjung terlihat ada aksinya padahal warga sudah menjerit-jerit,\" pungkasnya.
Diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunjukkan keseriusannya untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap menjadi keluhan utama di Medan. Hal ini dilakukannya dengan meresmikan Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019. Juga dibentuk Pokja yang meliputi 10 bidang.
Pokja-pokja ini diisi dari berbagai unsur, dintaranya ASN, TNI, Polri serta berbagai lapisan masyarakat termasuk camat-camat Medan dan sekitarnya termasuk Deliserdang, Binjai dan Karo. Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan juga diisi tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya, antara lain Asman Sembiring (ahli perairan dan sungai), Boy Sembiring (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut, Makmur Ginting (ahli infrastruktur), dan pakar lingkungan Jaya Arjuna. Semua bagian-bagian ini akan bersinergi untuk menanggulangi secara cepat, tepat, akurat dan sistematis dalam menanggulangi banjir Kota Medan dan sekitarnya secara sukarela."/>
Perhatian serius yang diberikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terhadap persoalan banjir di Kota Medan merupakan bentuk 'tamparan' keras bagi Walikota Medan Dzulmi Eldin. Hal ini disampaikan Ketua DPC Gerindra Kota Medan, Bobby Octavianus Zulkarnain dalam diskusi Social Infinity Meetup di Kantor RMOLSumut, Jalan Tempua, Medan.
"Harusnya Walikota Medan malu, kenapa justru Gubenur yang serius membahas masalah banjir dan mendudukkan semua pihak untuk membicarakan persoalan banjir," kata Bobby akhir pekan lalu.
Bobby mengatakan, Edy Rahmayadi belum genap 1 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Namun perhatiannya atas keluhan warga Kota Medan akibat banjir sudah langsung ditunjukkannya. Kondisi yang jauh berbeda justru ditunjukkan oleh Walikota Medan yang sudah memegang tampuk pimpinan lebih dari 5 tahun. Namun tidak memperlihatkan sama sekali keinginan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Persoalan banjir ini kan bukan persoalan yang muncul 4 tahun terakhir. Tapi lebih dari situ, nah kenapa nggak ada inisiatif untuk memprakarsai pertemuan untuk duduk bersama stakeholder lain membicarakannya. Ini yang saya tidak habis pikir," ujar Bobby.
Bobby menambahkan sebagai pimpinan tertinggi di Medan, sosok walikota harus mampu membawa Medan menjadi kota yang lebih baik dengan menjalankan fungsinya mulai dari memimpin pemerintahan hingga menjalin koordinasi dengan instansi lain yang tujuannya untuk kebaikan warganya.
"Saya justru berfikir, pak Edy Rahmayadi melakukan ini untuk 'menampar' Walikota yang nggak kunjung terlihat ada aksinya padahal warga sudah menjerit-jerit," pungkasnya.
Diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunjukkan keseriusannya untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap menjadi keluhan utama di Medan. Hal ini dilakukannya dengan meresmikan Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019. Juga dibentuk Pokja yang meliputi 10 bidang.
Pokja-pokja ini diisi dari berbagai unsur, dintaranya ASN, TNI, Polri serta berbagai lapisan masyarakat termasuk camat-camat Medan dan sekitarnya termasuk Deliserdang, Binjai dan Karo. Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan juga diisi tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya, antara lain Asman Sembiring (ahli perairan dan sungai), Boy Sembiring (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut, Makmur Ginting (ahli infrastruktur), dan pakar lingkungan Jaya Arjuna. Semua bagian-bagian ini akan bersinergi untuk menanggulangi secara cepat, tepat, akurat dan sistematis dalam menanggulangi banjir Kota Medan dan sekitarnya secara sukarela.
Perhatian serius yang diberikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terhadap persoalan banjir di Kota Medan merupakan bentuk 'tamparan' keras bagi Walikota Medan Dzulmi Eldin. Hal ini disampaikan Ketua DPC Gerindra Kota Medan, Bobby Octavianus Zulkarnain dalam diskusi Social Infinity Meetup di Kantor RMOLSumut, Jalan Tempua, Medan.
"Harusnya Walikota Medan malu, kenapa justru Gubenur yang serius membahas masalah banjir dan mendudukkan semua pihak untuk membicarakan persoalan banjir," kata Bobby akhir pekan lalu.
Bobby mengatakan, Edy Rahmayadi belum genap 1 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Namun perhatiannya atas keluhan warga Kota Medan akibat banjir sudah langsung ditunjukkannya. Kondisi yang jauh berbeda justru ditunjukkan oleh Walikota Medan yang sudah memegang tampuk pimpinan lebih dari 5 tahun. Namun tidak memperlihatkan sama sekali keinginan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Persoalan banjir ini kan bukan persoalan yang muncul 4 tahun terakhir. Tapi lebih dari situ, nah kenapa nggak ada inisiatif untuk memprakarsai pertemuan untuk duduk bersama stakeholder lain membicarakannya. Ini yang saya tidak habis pikir," ujar Bobby.
Bobby menambahkan sebagai pimpinan tertinggi di Medan, sosok walikota harus mampu membawa Medan menjadi kota yang lebih baik dengan menjalankan fungsinya mulai dari memimpin pemerintahan hingga menjalin koordinasi dengan instansi lain yang tujuannya untuk kebaikan warganya.
"Saya justru berfikir, pak Edy Rahmayadi melakukan ini untuk 'menampar' Walikota yang nggak kunjung terlihat ada aksinya padahal warga sudah menjerit-jerit," pungkasnya.
Diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunjukkan keseriusannya untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap menjadi keluhan utama di Medan. Hal ini dilakukannya dengan meresmikan Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019. Juga dibentuk Pokja yang meliputi 10 bidang.
Pokja-pokja ini diisi dari berbagai unsur, dintaranya ASN, TNI, Polri serta berbagai lapisan masyarakat termasuk camat-camat Medan dan sekitarnya termasuk Deliserdang, Binjai dan Karo. Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Medan juga diisi tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya, antara lain Asman Sembiring (ahli perairan dan sungai), Boy Sembiring (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sumut, Makmur Ginting (ahli infrastruktur), dan pakar lingkungan Jaya Arjuna. Semua bagian-bagian ini akan bersinergi untuk menanggulangi secara cepat, tepat, akurat dan sistematis dalam menanggulangi banjir Kota Medan dan sekitarnya secara sukarela.