Pergub Keanggotaaan Kadin Sumut Bisa Perluas Lingkup Kerjasama DUDI

Dorongan untuk membuat peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur agar pengusaha diwajibkan menjadi anggota Kadin Sumut dinilai mendesak sebagai salah satu upaya mengurangi pengangguran dengan menghubungkan keterlibatan perusahaan dalam DUDI (dunia usaha dunia industri).

Hal itu disampaikan Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara di Medan, Rabu (13/12/2023), saat berbincang dengan media terkait kelanjutan usulan Pergub tersebut yang sudah pernah disampaikan saat Gubsu masih dijabat Edy Rahmayadi.

Dalam expo dunia usaha dunia industri dengan SMK beberapa waktu lalu wacana tersebut sudah disampaikan Ketua Kadin Sumut. Kemudian saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Sumut pun, Kadin telah menyampaikan aspirasi itu, kata dia.

Bahkan wakil ketua DPRD Sumut berkunjung juga ke kantor Kadin dan disampaikan secara langsung tentang wacana itu, jelas Firsal Mutyara. Ketua Kadin Sumut ini mengatakan rancangan masa depan visi misi Indonesia emas 2045 sudah dijelaskan.

“Kepentingan kita dalam peraturan gubernur yang diharapkan terwujud adalah proses yang kemudian bisa sampai kepada peraturan daerah (perda). Arahnya untuk mengurangi pengangguran. Karena semakin banyak perusahaan yang tergabung dalam Kadin dan kian banyak pula kerjasama dengan SMK akan membuka lapangan kerja lebih luas,” kata dia.

Firsal Ferial Mutyara yang akrab disapa Dida menegaskan saat ini angka pengangguran 500 ribu dari jumlah penduduk Sumut yang sudah 18 juta. “Nah angka itu kan yang terdaftar. Yang tidak terdaftar bisa saja 10 persen dari jumlah penduduk. Dan sebenarnya kalau mau mengkomparasi bukan angka pengagguran dibandingkan jumlah penduduk. Tapi angkatan kerja dengan pengangguran,” jelasnya.

Jika angkatan kerja mencapai 10 juta orang maka dengan pengangguran 500 ribu berarti itu sudah lima persen, kata dia. Menurut Firsal Mutyara, jika ditambahkan lagi dengan pekerja formal dan informal bisa saja menjadi 15 persen. Artinya dengan hitungan itu angka pengangguran ternyata tinggi atau sampai 1,5 juta orang,” tambahnya.

“Harapan kita angka pengangguran yang tinggi tidak melahirkan sampah masyarakat. Kalau mereka jadi sampah masyarakat dengan menjadi begal atau pelaku kejahatan. Kita sangat kuatir,” tuturnya.

Dengan itu, menurut Firsal Mutyara, harus ada solusi. “Sudah sempat saya sampaikan kepada gubenrur dan Kapolda. Kejahatan yang muncul tak selalu bisa diselesaikan dengan punishment tapi harus dibina juga. Caranya dengan mendorong sekolah-sekolah kejuruan menghasilkan lulusan yang siap pakai,” tambahnya.

Firsal Mutyara mengatakan sudah menyampaikan ke Gubsu sebagai pihak yang berkompeten membawahi SMK. “Saya jelaskan itu alat-alat praktikum yang digunakan di sekolah-sekolah dengan investasi besar dan kualitas yang baik harusnya produk mereka bisa dikomersialisasi.”

“Maksud saya apa yang hasil praktikum anak-anak SMK harus bisa dikomersialkan. Kalau tidak bisa, sebagus apapun produk tak akan ada nilainya. Mereka membuat kue atau menghasilkan alat, tapi jika tak dijual percuma diproduksi. Saya sampaikan harus dikomersilkan,” kata dia.

Firsal Mutyara mengaku sudah membahas ini dengan kepala dinas pendidikan karena ada BLU (badan layanan umum) yang bisa menjual produk siswa. “Walau rugi tapi kalau dijual akan komersil. Anak-anak ini bikin prototype, buat rancangan produk dan barang baru maka harus dijual. Itu yang dilakukan China sehingga home industry-nya cepat tumbuh.”

Di China, kata dia, home industry berkembang dari sekolah. “Mereka kerjakan disekolah lalu dilanjutkan di rumah. Sparepart motor misalnya. Di sekolah mereka dapat nilai, kemudian produknya dijual. Nanti saat dijual dibuat standar produk sehingga benar-benar terjamin sebagai produk yang layak jual,” jelasnya.

Hal seperti ini yang membuat China skala home industrynya menjadi besar, kata dia. “Dasarnya dimulai dari pendidikan. Hasil riset, invention, creativity, semua dikomersilkan. Kalau di kita kan hasil riset dan penelitian hanya  jadi buku. Kepintaran anak-anak itu untuk apa kalau hanya dituangkan di buku. Terutama untuk invention itu harus dikembangkan sampai punya pasar,” jelasnya.

Dari situ nanti produk SMK akan memunculkan impact dan Kadin Sumut akan mengadvisory untuk produk-produk tertentu. “Jadi polanya dikembangkan di sekolah-sekolah. Dan semakin banyak sekolah yang bekerjasama dengan perusahaan akan memudahkan proses penciptaan sampai pemasaran,” tegasnya.

Itulah salah satu yang membuatnya terus mendorong agar pergub keanggotan Kadin terwujud karena bisa menjadi sarana yang secara tidak langsung mengurangi pengangguran.