Perempuan Afghanistan Tuntut Taliban Kembalikan Hak Mereka

Tuntutan agar kembali mendapatkan hak mengakses pendidikan disuarakan oleh kelompok perempuan yang berkumpul di Kabul, Afghanistan, Senin (17/1/2022).

Selain tuntutan itu, desakan mereka lainya yakni agar TAlibat membuka kembali Kementerian Urusan Perempuan dan agar memasukkan perempuan dalam kabinet pemerintahan.

"Pemanfaatan tenaga kerja perempuan dan akademisi, pengangkatan perempuan sebagai wakil menteri, membantu keluarga rentan, dan penciptaan lapangan kerja bagi warga Afghanistan adalah keinginan utama kami,” kata Asma, salah satu demonstran, seperti dikutip TOLO News.

Demonstran perempuan itu juga menyuarakan dukungan untuk seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres agar dunia internasional melepas aset bank sentral milik Afghanistan.

"Apakah (membekukan aset) satu juta lebih penting daripada membunuh 34 juta orang?" tanya seorang aktivis perempuan, Tajor Kakar.

Sementara itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan Taliban tampaknya ingin secara terus-menerus menghapus perempuan dan anak perempuan dari kehidupan publik, termasuk menghapus institusi dan mekanisme yang sebelumnya telah dibentuk untuk membantu dan melindungi perempuan dan anak perempuan yang paling berisiko.

Para ahli juga telah menyuarakan keprihatinan atas risiko eksploitasi perempuan dan anak perempuan, termasuk perdagangan untuk tujuan pernikahan anak dan paksa, eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Sejak kembali berkuasa, Taliban melarang perempuan untuk kembali ke bekerja, mengharuskan kerabat laki-laki untuk menemani mereka di ruang publik, melarang perempuan menggunakan transportasi umum sendiri, dan menolak pendidikan menengah dan tinggi untuk anak perempuan.