Peran Aktif Seluruh Stakeholder Dibutuhkan Untuk Menjamin Kualitas Demokrasi Menuju Pemilu 2024

Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi dengan format baru yang akan ditunggu di Indonesia.

Hal ini karena pemilu ini menjadi pemilu pertama yang digelar dengan konsep penyeragaman dari sisi waktu pelaksanaan.

Sebagai sebuh pesta yang demokratis, kualitas demokrasi dalam pemilu 2024 sangat ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah bagaimana stake holders yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu, kepolisian bisa berperan secara maksimal.

“KPU Misalnya berperan dalam penyelenggaraan yang harus berpedomana dalam kerangka undang-undang. Demikian juga Bawaslu berperan dalam pengawasannya. Kepolisian juga  demikian menyoroti bagaimana pemilu itu dilaksanakan dan terkait dengan  pengamanan dan tindak criminal dalam pelaksanaan pemilu 2024,” kata Direktur Eksekutif Electoral Institute to Develompment Quality (E-DEV), Warjio.

Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) ini menjelaskan, potret pemilu seperti ini menjadi pembahasan dalam Seminar Nasiional dengan tema Membangun Kualitas Demokrasi Menuju Pemilu 2022 di Oasis Amir Hotel, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Seminar yang diketuai oleh Eddy Iriawan ini akan menghadirkan para pembicara seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMS) Dr Ma’mun Murod Al Barbasy dan Warjio sendiri.

“Seminar ini kita laksanakan untuk memberikan sinyal jelang pemilu 2024 yang semakin dinamis betapa pentingnya kualitas demokrasi dalam pemilu. Tidak ada pemilu yang berkualitas tanpa memberi ruang proses demokrasi berkualitas. Setiap lembaga atau stake holder terkait dengan penyelenggaraan pemilu harus berperan aktif dengan menekankan kualitas proses demokrasi yang dijalankan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Keynote Speech Seminar Jenderal Listiyo Sigit Prabowo, M. Si (Kapolri), menyampaikan bahwa sudah menjadi tanggungjawab kepolisisan untuk memastikan pesta demokrasi pemilu 2024 berjalan dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya, tanggungjawab untuk ikut serta mensukseskan Pemilu yang berkualitas ini menempatkan pihak kepolisian untuk bertindak professional dalam menjalankan tugasnya dalam Pemilu 2024 mulai dari proses awal sampai akhir.

“Pofesionalisme kepolisian dalam Pemilu 2024 tersebut menjadi satu keharusan untuk menciptakan Pemilu berkualitas dimana proses demokrasinya berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyebutkan seminar nasional ini menjadi sinyal kepada pihak penyelenggara pemilu 2024 untuk bergerak secara professional dalam menjalankan tugasnya. Sebagai penyeenggara pemilu sebagaimana diamanahkan undang-undang KPU akan menjadikan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilu menjadi tujuan utama.

“Bukan saja memastikan keterlibatan aktif partai politik, para caleg, calon presiden/Wakil juga keterlibatan masyarakat luas untuk memberikan suaranya.i Itu semua harus dilakukan dengan menekankan  kualitas demokrasinya,” sebutnya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma’mun Murod Al Barbasy, MSI menekankan betapa pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawasi setiap proses/tahapan yang perlu dijalankan oleh penyelenggara pemilu.

“Peran ini tidak akan muncul jika proses demokrasi yang dijalankan tanpa pendekatan kualitas. Kata kualitas demokrasi menjadi kata kunci suksesnya Pemilu 2024,” sebutnya.

Seminar nasional yang dibarengi dngan peluncuran lembaga E-DEV(Electoral Institute for Development Quality) dan peluncuran buku Mengukur Kualitas Demokrasi karya Warjio, PhD dihadiri oleh anggota DPD/DPRRI, Bawaslu, Apsipol, lembaga survey, dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, penerbit Prenada Media Kencana dan juga elemen masyarakat lainnya.