DPW PKS Sumut Berharap Hafez Tidak Sampai Kena PAW

Ketua DPW PKS Sumatera Utara, Hariyanto berharap kader mereka di DPRD Sumut Muhammad Hafez merespon dengan baik sanksi yang mereka berikan. Respon tersebut menurutnya yakni berupa perubahan agar lebih aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh partai mereka. Sebab sanksi berupa tidak memasukkan nama Hafez dalam struktur apapun dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menurutnya hanya upaya dari mereka untuk mengingatkan yang bersangkutan.

"Kita berharap dengan sanksi tersebut beliau semakin aktif," katanya, Kamis (31/10).

Soal apakah sanksi ini dapat berujung pada kebijakan pergantian Hafez di DPRD Sumut, Hariyanto mengatakan hal itu masih akan dikaji lebih jauh. Mereka berharap sanksi tidak sampai pada kebijakan tersebut.

"Mudah-mudahan nggak sampai ke sanalah. Kita lihat kondisinya nanti," ujarnya.

Diketahui nama Hafez tidak masuk dalam struktur AKD DPRD Sumut yang diumumkan pada Rapat Paripurna pada Senin (28/10) lalu. Nama mantan Ketua DPW PKS Sumatera Utara ini tidak terlihat baik di Badan Kehormatan Dewan, Komisi hingga di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).[R]

Ketua DPW PKS Sumatera Utara, Hariyanto berharap kader mereka di DPRD Sumut Muhammad Hafez merespon dengan baik sanksi yang mereka berikan. Respon tersebut menurutnya yakni berupa perubahan agar lebih aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh partai mereka. Sebab sanksi berupa tidak memasukkan nama Hafez dalam struktur apapun dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menurutnya hanya upaya dari mereka untuk mengingatkan yang bersangkutan.

"Kita berharap dengan sanksi tersebut beliau semakin aktif," katanya, Kamis (31/10).

Soal apakah sanksi ini dapat berujung pada kebijakan pergantian Hafez di DPRD Sumut, Hariyanto mengatakan hal itu masih akan dikaji lebih jauh. Mereka berharap sanksi tidak sampai pada kebijakan tersebut.

"Mudah-mudahan nggak sampai ke sanalah. Kita lihat kondisinya nanti," ujarnya.

Diketahui nama Hafez tidak masuk dalam struktur AKD DPRD Sumut yang diumumkan pada Rapat Paripurna pada Senin (28/10) lalu. Nama mantan Ketua DPW PKS Sumatera Utara ini tidak terlihat baik di Badan Kehormatan Dewan, Komisi hingga di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).