Pengaturan Ulang Subsidi Elpiji 3 Kg Masih Tahap Kajian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) 3 kilogram (Kg) subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Demikian Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara Indonesia Millennial Summit 2020, di Gedung The Tribrata Jakarta, Jumat (17/1), seperti dilansir dari laman Setkab, Sabtu (18/1). "Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan," jelas Arifin merespons salah satu pertanyaan peserta yang hadir. Lebih lanjut Arifin menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi Elpiji 3 Kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait. "Pembahasan ini tentu saja melibatkan kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha," sambungnya. Arifin menilai, pengaturan subsidi Elpiji 3 Kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran. Pemerintah, selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah. "Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi 'kebocoran'," jelasnya. Arifin juga menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan. "Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bagaimana bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat," tegasnya. Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Tercatat pada tahun 2019 total subsidi energi sebesar Rp 135 triliun dengan rincian Rp 85,7 triliun berasal dari BBM/LPG. Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 153,5 triliun dengan rincian Rp 97 triliun untuk BBM/LPG. [R]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) 3 kilogram (Kg) subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Demikian Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara Indonesia Millennial Summit 2020, di Gedung The Tribrata Jakarta, Jumat (17/1), seperti dilansir dari laman Setkab, Sabtu (18/1). "Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan," jelas Arifin merespons salah satu pertanyaan peserta yang hadir. Lebih lanjut Arifin menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi Elpiji 3 Kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait. "Pembahasan ini tentu saja melibatkan kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha," sambungnya. Arifin menilai, pengaturan subsidi Elpiji 3 Kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran. Pemerintah, selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah. "Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi 'kebocoran'," jelasnya. Arifin juga menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan. "Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bagaimana bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat," tegasnya. Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Tercatat pada tahun 2019 total subsidi energi sebesar Rp 135 triliun dengan rincian Rp 85,7 triliun berasal dari BBM/LPG. Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 153,5 triliun dengan rincian Rp 97 triliun untuk BBM/LPG.