Pengamat: Jika Ingin Dukungan Rakyat, PKB Harus Keluar Dari Zona Aman

Menjelang agenda Muspinwil DPW PKB Sumatera Utara, eksistensi partai jelang Pemilu 2024 harus terverifikasi dari agenda politik yang dilakukan oleh kepengurusan partai, demikian dikatakan pengamat politik UISU Samsul Bahri Pane, Sabtu (10/12/2022) malam.

Tentu hal ini menurutnya, partai yang parlemen threshold telah lolos harus melakukan terobosan politik berupa agenda perubahan kebijakan sesuai aspirasi rakyat ditengah kejenuhan atas dinamika politik yang dilakukan pemerintah selama sepuluh tahun terakhir.

"Dinamika politik dengan gagasan baru, terkesan sulit di perankan oleh partai politik pendukung pemerintah. Satu sisi, kampanye partai pendukung pemerintah sulit untuk bebas dari keterikatan dukungan terhadap pemerintah yang berkuasa," jelasnya.

Disisi lain, kata Samsul, jika ingin mendapat dukungan dari rakyat harus berani keluar dari zona aman sebagai partai pendukung pemerintah, kebijakan partai harus berbasis data sesuai hasil aspirasi masyarakat. "Jika berani keluar dari zona aman sebagai partai pendukung pemerintah dan menyuarakan perubahan kearah yang lebih baik dan demokratis maka status partai tersebut diyakini aman untuk mendapatkan suara rakyat," katanya.

Jika dilihat dari agenda PKB pada saat penataan struktur partai menurutnya ada kesan PKB tidak sholid, hampir semua ketua-ketua DPW dan DPC hingga DPAC terancam dengan kebijakan penataan struktur partai. Jika kebijakan penataan struktur partai itu dilakukan secara demokratis tentu tidak ada ketua atau kader partai  yang "lompat pagar".

Kenyataannya kata Samsul di Sumatera Utara saja lebih banyak ketua-ketua partai terpaksa harus melepaskan jabatannya hanya karena DPW PKB terkesan mengabaikan AD/ART dan Peraturan Partai saat melakukan penataan struktur partai.

Meski ketua-ketua yang disingkirkan dinilai gagal membesarkan PKB di daerahnya, namun jika dibandingkan pemilu 2014, secara signifikan perolehan suara dan kursi DPRD se Sumut terjadi peningkatan. "Saya yakin peningkatan itu bukti kerja keras kepengurusan partai di daerah,"tambahnya, seraya menambahkan, tidak tepat kader lama disingkirkan tanpa ketentuan AD/ART dan Peraturan Partai.

Fenomena kebijakan partai seperti itu katanya tidak tepat dilakukan ditengah partai harus berkompetisi menjelang pemilu 2024.

Selain momentum penataan struktur partai. Menurut Samsul. Kebijakan dan agenda politik PKB juga terkesan tidak mempersiapkan diri menghadapi perubahan politik menjelang Pemilu 2024.

Agenda pencalonan Presiden tahun 2024 kata Samsul, terkesan agenda politik yang dikampanyekan oleh PKB tidak sesuai dengan aspirasi konstituen dan rakyat Indonesia. " Rakyat ingin ada perubahan pada Pemilu 2024. Sosok calon Presiden yang diinginkan oleh rakyat tentu yang elektabilitas calonnya unggul. Popularitas, rekam jejaknya teruji oleh rakyat bukan oleh kader yang bertengger di kepengurusan,"ujarnya.

Dari kondisi tersebut, dia menilai jika PKB tidak melakukan terobosan baru dan agenda politik berbasis data, maka PKB dikhawatirkan perolehan suaranya akan merosot tajam. "Nahdiyin dibawah kepemimpinan NU, selama ini cukup signifikan memberikan perolehan suara kini terkesan tidak memberi dukungan. Sebagian kader dan simpatisan juga tidak melihat PKB keluar dari zona aman sebagai partai terikat dengan politik kekuasaan dibawah kepemimpinan Presiden," jelasnya.

Menurut Dekan Fisip UISU ini, PKB terkesan tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan elektabilitas partai termasuk elektabilitas Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Kebijakan untuk mendesain komposisi  kepengurusan PKB, terkesan lemah dan tidak mampu mendesain dinamika politik kebangsaan saat ini.  Bahkan menurutnya, kepemimpinan Muhaimin Iskandar terkesan gagal karena cenderung mengelola dinamika politis dengan  pola lama. PKB gagal mengkaji dan menganalisa sikap politik rakyat dan kaum Nahdiyin yang sudah tidak percaya terhadap kolektivitas kepengurusan politik yang dibangun oleh PKB.

"Rakyat mempertanyakan komitmen PKB untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Simpatisan PKB selama ini terkesan menilai bahwa arah perjuangan hanya untuk kepentingan segelintir kader yang sedang berkuasa," ungkapnya.

Itulah sebabnya kata Samsul, belum lama ini ada kader dan pengurus tidak percaya diri dan mengakui elektabilitas PKB tidak terlepas dari bantuan Presiden RI Joko Widodo.

"Militansi PKB saat ini, tidak teruji bahkan mengikuti kemauan politik penguasa.PKB mempertontonkan politik kekuasaan dan mengesampingkan khittoh perjuangan didirikannya PKB." Katanya.

Kader yang memiliki komitmen katanya, untuk membesarkan PKB terkesan ditelantarkan untuk kepentingan segelintir kader baru yang belum teruji nilai juangnya. PKB harus memahami bahwa kader yang baik itu memiliki kemampuan materi dan dibingkai sikap soliditas, komitmen dan konsistensi untuk membesarkan partai.

Bahwa materi dalam berpolitik katanya lagi, tidaklah prioritas penentu. Karena perjalanan politik setelah reformasi telah bergeser sebagaimana pandangan mayoritas rakyat bahwa berdasarkan perjalanan demokrasi bahwa materi tidak cukup untuk mengurus dan membesarkan partai.

"Kesadaran rakyat bahwa kepemimpinan partai yang opertunis menjadi barang usang dan tidak pantas untuk diperjuangkan," sebutnya.

Partai yang unggul, katanya, jika mengetahui fenomena perubahan politik saat ini telah melakukan gerakan politik perubahan, legesi itu perlu untuk suksesnya politik yang akan diperjuangkan. Memperioritaskan  kepentingan segelintir elit partai sama saja akan menggerus elektabilitas partai itu sendir. PKB diharapkan segera siuman dari politik yang memperioritaskan kader yang berasal dari kelompok oligarki dan menjauhkan partai dari kader yang memiliki  gagasan dan komitmen untuk bergerak sama membesarkan PKB.

Bukankah saat penataan struktur partai yang dilakukan tahun-tahun terakhir terbukti menggerus suara militansi kader PKB yang tersebar di seluruh DPW dan DPC serta DPAC PKB SE Indonesia.

"Saatnya, evaluasi penataan struktur partai. Kalau pengelolaan struktur partai saja mencederai kader-kadernya, bagaimana PKB memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara," pungkasnya.