Pengamat politik dari UIN Sumut, Faisal Riza menguatirkan perdebatan mengenai HAM pada agenda debat kandidat presiden-wakil presiden, besok malam (Rabu, 17/1) masih berkutat dan mengusung wacana lama.
"Ini yang saya kuatirkan, bahwa perdebatan masih membawa wacana lama. Kubu Jokowi akan menyerang Prabowo dengan kasus-kasus pelangaran HAM dan penegakan hukum," kata Faisal Riza kepada Kantor Berita RMOLSumut beberapa saat lalu.
Kalau sudah begini, lanjut Faisal, maka perdebatan tidak akan menarik karena pada Pilpres 2014 lalu, kedua tokoh, Jokowi dan Prabowo sudah pernah bertemu di arena perdebatan dalam agenda yang sama.
"Pada 2014 Jokowi berjanji akan menuntaskan beberapa kasus HAM. Tapi diingat juga, ketika sudah terpilih dan menjadi presiden, Komnas HAM juga memberikan rapor merah kepada Jokowi atas kinerjanya dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM," lanjut Faisal.
Dalam debat kandidat nanti, kata Faisal, yang menjadi tantangan bagi keduanya adalah soal penanganan korupsi.
"Penanganan kasus korupsi akan menjadi tantangan terberat bagi baik Jokowi yang sudah berpengalaman memerintah, maupun Prabowo," kata Faisal.
Ruang debat ini, menurut Faisal mestinya bisa menjadi momentum bagi rakyat untuk mengetahui isi kepala para pemimpinnya.
"Di debat itu, yang paling penting, para kandidat bisa mengekspose gagasannya masing-masing sehingga mampu dipahami rakyat," kata Faisal.
Isu basi dan yang sedang terjadi, kata Faisal diharapkan bisa mendapat jalan keluar.
"Dan ini yang penting, saya berharap perdebatan program lebih dominan di ruang publik ketimbang debat politik identitas," tandas Faisal. [hta]
Pengamat politik dari UIN Sumut, Faisal Riza menguatirkan perdebatan mengenai HAM pada agenda debat kandidat presiden-wakil presiden, besok malam (Rabu, 17/1) masih berkutat dan mengusung wacana lama.
"Ini yang saya kuatirkan, bahwa perdebatan masih membawa wacana lama. Kubu Jokowi akan menyerang Prabowo dengan kasus-kasus pelangaran HAM dan penegakan hukum," kata Faisal Riza kepada Kantor Berita RMOLSumut beberapa saat lalu.
Kalau sudah begini, lanjut Faisal, maka perdebatan tidak akan menarik karena pada Pilpres 2014 lalu, kedua tokoh, Jokowi dan Prabowo sudah pernah bertemu di arena perdebatan dalam agenda yang sama.
"Pada 2014 Jokowi berjanji akan menuntaskan beberapa kasus HAM. Tapi diingat juga, ketika sudah terpilih dan menjadi presiden, Komnas HAM juga memberikan rapor merah kepada Jokowi atas kinerjanya dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM," lanjut Faisal.
Dalam debat kandidat nanti, kata Faisal, yang menjadi tantangan bagi keduanya adalah soal penanganan korupsi.
"Penanganan kasus korupsi akan menjadi tantangan terberat bagi baik Jokowi yang sudah berpengalaman memerintah, maupun Prabowo," kata Faisal.
Ruang debat ini, menurut Faisal mestinya bisa menjadi momentum bagi rakyat untuk mengetahui isi kepala para pemimpinnya.
"Di debat itu, yang paling penting, para kandidat bisa mengekspose gagasannya masing-masing sehingga mampu dipahami rakyat," kata Faisal.
Isu basi dan yang sedang terjadi, kata Faisal diharapkan bisa mendapat jalan keluar.
"Dan ini yang penting, saya berharap perdebatan program lebih dominan di ruang publik ketimbang debat politik identitas," tandas Faisal. [hta]
BERITA SEBELUMNYA
Bahas Soal RUU Pekerjaan Sosial, Komisi VIII DPR RI Kunjungi Fisip USU
BERITA BERIKUTNYA
Hindari Perampok, Penumpang Ini Tewas Usai Lompat Dari Angkot Di Medan
Van Joened
Berita Populer
