Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah berada di jalur yang benar. Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan dalam merealisasikan target penerimaan negara yang belum optimal.
Penerimaan dari sektor pajak, cukai, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinilai masih perlu digenjot agar target APBN dapat tercapai.
"Penyusunan APBN arahnya benar. Tinggal pada realisasinya," kata Misbakhun dalam Forum Ekonomi Politik bertajuk “Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia” yang diprakarsai RMOL di The Tribata Hotel, Jakarta Selatan, Senin, 9 November 2026.
Misbakhun mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak masih berada di kisaran 70 persen. Bahkan, berdasarkan pembahasan terakhir Komisi XI DPR sebelum masa reses, penerimaan di Jawa Barat baru mencapai sekitar 63 persen.
"Rapat saya terakhir dengan sebelum saya reses, di Jawa Barat total penerimaan baru sekitar 63 persen. Artinya, di bulan September itu masih ada waktu 3 bulan Oktober, November, Desember. Di 9 bulan pertama itu baru sekitar 61 persen. Dan kemarin sudah disampaikan pada saat itu ada 750 yang harus dicapai. Apakah bisa dicapai?" kata politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga menyebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan masih ada target penerimaan sekitar 600 yang harus dikejar. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan dari para wajib pajak.
"Dicarinya dari mana? Ya dari para pembayar pajak," ujarnya.
Di sisi lain, realisasi belanja negara disebut telah berjalan sesuai target. Kondisi ini membuat pemerintah harus mencari langkah untuk menutup kesenjangan antara penerimaan dan belanja negara.
"Kemudian, sementara belanjanya realisasinya sesuai dengan target belanja. Lah ini yang kemudian harus dicarikan exercisenya," kata Misbakhun.
Misbakhun menegaskan, kondisi keuangan negara masih aman. Namun, apabila penerimaan negara tidak mencapai target, defisit APBN berpotensi semakin melebar.
"Kalau negara pasti aman. Tinggal kemudian carinya dari mana. Kalau penerimaan tidak tercapai pasti akan defisit melebar. Lah itu aja. Kalau dicari atau tidak, negara pasti aman," katanya.
Menurut dia, pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk menjaga pembiayaan negara, mulai dari mengoptimalkan penerimaan pajak hingga menambah pembiayaan melalui utang.
"Negara kan dengan kekuasaan yang dimiliki pasti selalu mencari jalan keluar. Kalau enggak dari penerimaan pajak ya dari utang. Itu aja pilihannya," tegas Misbakhun.
Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan, Ketua Umum Indonesia Mining Association Rachmat Makkasau, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Widiastuti. 