Penabur: Aparat Hukum Perlu Dalami Keterlibatan Dirut Perumda Tirtanadi Pada Kasus Pidana Kehutanan di Aceh

Munculnya nama Kabir Bedi pada risalah kasus tindak pidana kehutanan dengan terdakwa Hj Kursaidah sangat perlu untuk didalami oleh aparat penegak hukum.

Hal ini untuk memastikan apakah yang bersangkutan terlibat aktif dalam kasus tersebut atau tidak.

“Dengan begitu maka sosoknya bisa terbebas dari berbagai prasangka yang dapat mengganggu kinerjanya sebagai Dirut Perumda Tirtanadi. Karena kita sama-sama tau, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berkali-kali mengatakan bahwa pejabat-pejabatnya termasuk pejabat di BUMD harus bersih dari semua persoalan hukum,” kata Ketua DPP Pemuda Nusantara Bersatu untuk Rakyat (Penabur) Saut Haornas Sagala, Selasa (21/2/2023).

Saut mengatakan, dari riwayat kasus Hj Kursaidah yang kini berstatus DPO di Kejari Kuala Simpang, terlihat jelas bahwa nama Kabir Bedi muncul dalam peralihan lahan dari seseorang bernama Oscar Wirabuana. Dalam hal ini, Kabir Bedi menurutnya perlu dimintai pertanggungjawaban selaku sosok penerima peralihan lahan tersebut yang ternyata masuk dalam status hutan produksi.

“Perlu diusut tuntas itu, untuk memintai pertanggungjawaban Kabir Bedi selaku penerima peralihan lahan dalam kasus yang membuat Hj Kursaidah divonis bersalah mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah,” ujarnya.

Sebelumnya Kabir Bedi yang dikonfirmasi terkait munculnya namanya pada risalah kasus tersebut mengaku bahwa persoalan ini berawal dari adanya pembelian ladang masyarakat oleh orangtuanya. Menurutnya dalam kasus ini orangtuanya tertipu oleh warga yang menjual ladang yang ternyata masuk areal hutan produksi. Hj Kursaidah sendir merupakan ibunya. Ia sendiri enggan menyebut soal munculnya namanya dalam riwayat pembelian lahan tersebut, sebab yang membeli adalah ayahnya.

“Yang membeli hanya ayah,” katanya menjawab konfirmasi.