Pemprovsu Masih Tunggu Inmendagri Soal Operasional Angkutan Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih menunggu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait operasional moda angkutan selama Natal dan tahun baru (Nataru) 2022. 

"Artinya nanti akan ada rapat lanjutan lagi ditingkat provinsi setelah Inmendagri terbaru terbit, supaya kita bisa menyesuaikan pergerakan moda angkutan selama Nataru," kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Lalulintas Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan menjawab wartawan, Kamis (18/11). 

Diakui dia, pada hari itu pihaknya menginisiasi rapat koordinasi ihwal persiapan moda angkutan jelang Nataru 2022. Selanjutnya memaparkan pemetaan titik-titik rawan longsor dan kemacetan arus lalin, termasuk ruas alternatif sebagai solusinya. Para stakeholder antara lain hadir, seperti dari Dirlantas Polda Sumut dan Organda Sumut. 

"Namun belum bisa kita putuskan lantaran ditingkat kementerian akhirnya diundur rapat mengenai hal ini. Menteri PMK kabarnya membuat penyeragaman Level III PPKM secara nasional untuk Nataru," ujarnya. 

 Mobilitas masyarakat dan moda angkutan selama Nataru nanti, ungkap dia, akan tetap berlangsung. Namun, tidak tertutup kemungkinan tetap ada pembatasan pada sejumlah ruas jalan, bertujuan meminimalisir lonjakan kasus Covid-19. 

 Dari Dirlantas Polda Sumut misalnya, sebut Agustinus, ada wacana lakukan penyekatan arus lalulintas. Tetapi itu belum fix dapat dilaksanakan, karena menunggu Inmendagri terbaru keluar. 

"Sejauh ini kami masih mengacu pada Inmendagri No.58 dan surat-surat edaran untuk operasional angkutan darat, laut, dan udara. Semua itu harus disesuaikan dengan rujukan Inmendagri terbaru nanti," ujarnya. 

 Dikonfirmasi terpisah, Hendri Ginting selaku Wakil Sekretaris Organda Sumut, mengakui belum ada rencana pembatasan mobilitas angkutan darat saat Nataru nanti. "Intinya tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat saja," katanya. 

 Pihaknya menyampaikan sejumlah hal dalam pertemuan tersebut. Antara lain meminta jaminan pasokan solar bersubsidi, ruas alternatif sebagai solusi dampak kemacetan arus lalin maupun bencana alam pada jalur-jalur rawan sebagaimana pemetaan dari pemerintah dan Dirlantas. 

"Tentu akan makan biaya lagi untuk kami ketika solar bersubsidi ini tak dijamin pasokannya. Sementara akan diatur tarif batas atas dan bawah selama operasional saat Nataru. Di sejumlah SPBU kami lihat pasokan solar belum sepenuhnya tersedia," kata Hendri. 

 Termasuk pihaknya minta disediakan alat berat pada ruas-ruas jalan rawan bencana alam, seperti menuju Kabanjahe sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat segera dievakuasi. 

"Intinya tetap disiplin prokes, karena kami sudah lama sekali terpuruk dan Nataru ini tentu jadi momen untuk penghasilan. Hanya saja kemungkinan untuk angkutan barang di ruas-ruas tertentu bakal diberlakukan pembatasan," pungkasnya.