Pemprovsu Hentikan Rekrutmen PPPK 2021, Guru Honorer: Kita Heran Pak Edy Rahmayadi Cepat Berubah

Ilustrasi/net
Ilustrasi/net

Penghentian rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (​PPPK) tahun 2021 oleh Pemprov Sumut membuat para guru honorer meradang.


Mereka heran mengenai sikap Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang dinilai sangat mudah berubah terkait pendidikan di Sumatera Utara.

"Saya nggak paham, gubernur ini apa yang dibisikkan orang ke dia. Dunia pendidikan dulu selalu begitu penting bagi dia, kok tiba-tiba dia berubah," kata Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Andi Surbakti usai mengadukan persoalan ini di Komisi E DPRD Sumatera Utara, Selasa (13/7/2021).

Andi mengatakan pembatalan penerimaan calon ASN dari jalur PPPK 2021 ini merugikan puluhan ribu tenaga guru honorer tingkat SMA/SMK yang selama ini berharap dapat berubah status menjadi pegawai negeri. Alasan Pemprov Sumut yang menyebut keuangan daerah tidak mampu untuk membayar gaji mereka menurutnya sangat tidak masuk akal mengingat kuota 10.991 merupakan jumlah yang diputuskan oleh Kementerian PAN-RB atas usulan dari Pemprov Sumut yang mengajukan 12 ribu orang.

"Kenapa pemerintah pusat bilang oke, artinya ada hal yang tersembunyi dari persoalan ini," ujarnya.

Diketahui Pemprovsu meniadakan rekrutmen PPPK 2021. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Faisal Arif Nasution, mengemukakan alasan penundaan, yakni karena keterbatasan anggaran. 

"Setelah kita evaluasi lebih teknis lagi, kita tidak memiliki anggaran yang cukup menggaji Calon PPPK setelah mereka lulus nantinya," ujarnya.

Apabila dipaksakan menerima Calon PPPK sebanyak 10.991 tahun ini, maka akan terjadi pemotongan anggaran untuk pembangunan sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan dan lainnya.