Pemprov Sumut Tiadakan Temu Pers Corona Dalam Bentuk Pertemuan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) meniadakan sementara berbagai pertemuan yang bersifat mengumpulkan orang. Bahkan pertemuan untuk keperluan memberikan keterangan pers terkait pekembangan penanganan virus Corona atau Covid-19 juga dipastikan tidak dalam bentuk pertemuan langsung, melainkan melalui melalui pertanyaan pada link yang disediakan oleh pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Rekan-rekan media dipersilahkan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu melalui link: http://bit.ly/TanyaGugusTugasPenangananCovid-19Sumut yang selanjutnya akan dijawab oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara," kata Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi, Rika Vera Sopha, Kamis (19/3). Rika menjelaskan, seluruh pertanyaan yang diajukan pada link tersebut nantinya akan dijawab oleh Ketu Tim Gugus Tugas, Riadil Akhir Lubis dalam bentuk siaran langsung pada kanal media sosial mereka. Belum diketahui batas waktu kebijakan ini akan diterapkan di lingkungan Pemprov Sumut.[R]

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) meniadakan sementara berbagai pertemuan yang bersifat mengumpulkan orang. Bahkan pertemuan untuk keperluan memberikan keterangan pers terkait pekembangan penanganan virus Corona atau Covid-19 juga dipastikan tidak dalam bentuk pertemuan langsung, melainkan melalui melalui pertanyaan pada link yang disediakan oleh pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Rekan-rekan media dipersilahkan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu melalui link: http://bit.ly/TanyaGugusTugasPenangananCovid-19Sumut yang selanjutnya akan dijawab oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara," kata Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi, Rika Vera Sopha, Kamis (19/3). Rika menjelaskan, seluruh pertanyaan yang diajukan pada link tersebut nantinya akan dijawab oleh Ketu Tim Gugus Tugas, Riadil Akhir Lubis dalam bentuk siaran langsung pada kanal media sosial mereka. Belum diketahui batas waktu kebijakan ini akan diterapkan di lingkungan Pemprov Sumut.