Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengklaim adanya perbaikan positif dalam tata kelola keuangan di tahun 2019. Perbaikan ini ditandai dari berbagai capaian dimana pada tahun ini Pemprov Sumut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Dengan demikian Pemprov Sumut telah mendapatkan penilaian WTP selama lima tahun berturut-turut.

Pemprov Sumut juga telah melunasi kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari provinsi kepada kabupaten/kota yang tertunggak sejak tahun 2013 sampai 2018.

“Alhamdulillah seluruhnya telah dilunasi pada tahun 2019,” kata Sabrina, Jumat (27/12).

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dibangun dan diterapkan Aplikasi e-Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Online.

Aplikasi e-Keuangan Pemprov Sumut sudah terintegrasi dengan Cash Management System (CMS) pada Bank Sumut, e-Planning yang dikelola Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan. Saat ini, e-Keuangan tersebut sedang diintegrasikan dengan Modul Perbendaharaan Negara (MPN) yang dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan Negara dalam hal pengelolaan pajak, yang mana Pemprov Sumut menempati urutan kedua setelah Pemprov DKI Jakarta.

" itemprop="description"/> Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengklaim adanya perbaikan positif dalam tata kelola keuangan di tahun 2019. Perbaikan ini ditandai dari berbagai capaian dimana pada tahun ini Pemprov Sumut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Dengan demikian Pemprov Sumut telah mendapatkan penilaian WTP selama lima tahun berturut-turut.

Pemprov Sumut juga telah melunasi kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari provinsi kepada kabupaten/kota yang tertunggak sejak tahun 2013 sampai 2018.

“Alhamdulillah seluruhnya telah dilunasi pada tahun 2019,” kata Sabrina, Jumat (27/12).

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dibangun dan diterapkan Aplikasi e-Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Online.

"/> Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengklaim adanya perbaikan positif dalam tata kelola keuangan di tahun 2019. Perbaikan ini ditandai dari berbagai capaian dimana pada tahun ini Pemprov Sumut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Dengan demikian Pemprov Sumut telah mendapatkan penilaian WTP selama lima tahun berturut-turut.

Pemprov Sumut juga telah melunasi kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari provinsi kepada kabupaten/kota yang tertunggak sejak tahun 2013 sampai 2018.

“Alhamdulillah seluruhnya telah dilunasi pada tahun 2019,” kata Sabrina, Jumat (27/12).

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dibangun dan diterapkan Aplikasi e-Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Online.

"/>

Pemprov Sumut Klaim Tata Kelola Keuangan Membaik Di 2019, Utang Tuntas

LAPORAN : Jonris Purba

Sabtu, 28 Desember 2019 | 01:38

Pemprov Sumut juga telah melunasi kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari provinsi kepada kabupaten/kota yang tertunggak sejak tahun 2013 sampai 2018.

“Alhamdulillah seluruhnya telah dilunasi pada tahun 2019,” kata Sabrina, Jumat (27/12).

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dibangun dan diterapkan Aplikasi e-Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Online.

Pemprov Sumut juga telah melunasi kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari provinsi kepada kabupaten/kota yang tertunggak sejak tahun 2013 sampai 2018.

“Alhamdulillah seluruhnya telah dilunasi pada tahun 2019,” kata Sabrina, Jumat (27/12).

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dibangun dan diterapkan Aplikasi e-Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Online.

Editor : Jonris Purba

BERITA SEBELUMNYA