Pemprov Sumsel Siapkan Rp 37 Miliar Untuk Pencegahan Karhutla

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan anggara sebesar Rp 37 miliar untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu dikatakan Gubernur Sumsel Herman Deru saat membuka acara Sosialisasi Penegakan Hukun Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Penegakan Hukum Pidana Mabes Polri, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3). Ia menjelaskan ada 9 daerah rawan karhutla yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Muaraenim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), Pali dan Ogan Komering Ulu (OKU). "Menyiapkan anggaran itu hanya satu dari sekian banyak strategi yang sudah disiapkannya mengantisipasi karhutla di Sumatera Selatan. Strategi lainnya itu yakni membangun komitmen bersama gubernur, bupati, walikota seluruh Sumsel untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla," katanya. Strategi lain menurutnya yakni dengan membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian karhutla dengan SK Gubernur. "Selanjutnya memberikan bantuan keuangan. Dan ini saya tantang kabupaten kota saya sediakan uang Rp 5 miliar. Tapi kegunaannya untuk apa saya tunggu. Ini saya gelontorkan untuk pencegahan karhutla," tegasnya. Mekanismenya, sembilan kabupaten tersebut harus mengajukan dulu dan akan diverifikasi oleh tim khusus. Misalnya alat-alat apa saja yang akan mereka beli untuk pencegahan Karhutla atau kegiatan apa yang akan mereka gelar di wilayah masing-masing. Dari pengajuan itu akan diverifikasi lagi mana saja yang menjadi prioritas. "Pagunya saya siapkan Rp 5 miliar," kata dia. Agar karhutla tidak terjadi lagi tahun 2020 ini, sejumlah strategi lain juga dilakukan yakni dengan melaksanakan evaluasi ketaatan dan membangun komitmen tiap unit usaha sektor perkebunan. Serta menetapkan status siaga lebih awal sesuai perkembangan cuaca sesuai BMKG dengan pembentukan satgas. "Ada juga pembuatan sodetan sungai di wilayah Ogan Ilir," tambahnya. Lanjutnya, dia tidak happy dengan Karhutla yang terus terjadi. Untuk itu Ia ingin semua masyarakat mengetahii berbagai persoalan mendasar mengapa Karhutla terjadi berulang. Misalnya tentang adanya potensi lahan gambut sangat besar mencapai 1,4 juta ha. Juga karena memang ada musim kemarau ektrim yang cenderung panjang dan sangat kering. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan menurutnya telah dilakukan sekuat tenaga dengan mengerahkan ribuan personel gabungan. Mereka itu terdiri dari pengerahan personel BPBD sebanyak 102 orang, 1000 personel TNI, kemudian Polri 205, Pol PP 50, dan personel tambahan 1.665. "Kita juga kerahkan water bombing menggunakan 12 helikopter, 2 pesawat Cessna Caravan, 6 pesawat TMC dan 106.494.00 liter air," beber HD. Terkait sosialisasi ini HD berharap dapat menambah pengetahuan masyarakat maupun koorporasi mengenai sanksi-sanksi bagi mereka yang melakukan kelalaian atau sengaja yang menyebabkan Karhutla juga soal konsekuensi hukumnya. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan Karhutla sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 72,95 triliun. Bukan itu saja Karhutla juga bahkan diprediksi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sedemikian rupa. "Untuk mengatasi permalsahan Karhutla ini kami divisi Kabareksrim Polri sudah melakukan berbagai tindakan baik pada perorangan maupun koorporasi. Dan Pak Presiden pun serius dengan hal ini. Dengan mengumpulkan Gubernur dan BNPB di Sentul dan Istana Negara," jelasnya.[R]


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan anggara sebesar Rp 37 miliar untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu dikatakan Gubernur Sumsel Herman Deru saat membuka acara Sosialisasi Penegakan Hukun Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Penegakan Hukum Pidana Mabes Polri, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3). Ia menjelaskan ada 9 daerah rawan karhutla yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Muaraenim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), Pali dan Ogan Komering Ulu (OKU). "Menyiapkan anggaran itu hanya satu dari sekian banyak strategi yang sudah disiapkannya mengantisipasi karhutla di Sumatera Selatan. Strategi lainnya itu yakni membangun komitmen bersama gubernur, bupati, walikota seluruh Sumsel untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla," katanya. Strategi lain menurutnya yakni dengan membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian karhutla dengan SK Gubernur. "Selanjutnya memberikan bantuan keuangan. Dan ini saya tantang kabupaten kota saya sediakan uang Rp 5 miliar. Tapi kegunaannya untuk apa saya tunggu. Ini saya gelontorkan untuk pencegahan karhutla," tegasnya. Mekanismenya, sembilan kabupaten tersebut harus mengajukan dulu dan akan diverifikasi oleh tim khusus. Misalnya alat-alat apa saja yang akan mereka beli untuk pencegahan Karhutla atau kegiatan apa yang akan mereka gelar di wilayah masing-masing. Dari pengajuan itu akan diverifikasi lagi mana saja yang menjadi prioritas. "Pagunya saya siapkan Rp 5 miliar," kata dia. Agar karhutla tidak terjadi lagi tahun 2020 ini, sejumlah strategi lain juga dilakukan yakni dengan melaksanakan evaluasi ketaatan dan membangun komitmen tiap unit usaha sektor perkebunan. Serta menetapkan status siaga lebih awal sesuai perkembangan cuaca sesuai BMKG dengan pembentukan satgas. "Ada juga pembuatan sodetan sungai di wilayah Ogan Ilir," tambahnya. Lanjutnya, dia tidak happy dengan Karhutla yang terus terjadi. Untuk itu Ia ingin semua masyarakat mengetahii berbagai persoalan mendasar mengapa Karhutla terjadi berulang. Misalnya tentang adanya potensi lahan gambut sangat besar mencapai 1,4 juta ha. Juga karena memang ada musim kemarau ektrim yang cenderung panjang dan sangat kering. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan menurutnya telah dilakukan sekuat tenaga dengan mengerahkan ribuan personel gabungan. Mereka itu terdiri dari pengerahan personel BPBD sebanyak 102 orang, 1000 personel TNI, kemudian Polri 205, Pol PP 50, dan personel tambahan 1.665. "Kita juga kerahkan water bombing menggunakan 12 helikopter, 2 pesawat Cessna Caravan, 6 pesawat TMC dan 106.494.00 liter air," beber HD. Terkait sosialisasi ini HD berharap dapat menambah pengetahuan masyarakat maupun koorporasi mengenai sanksi-sanksi bagi mereka yang melakukan kelalaian atau sengaja yang menyebabkan Karhutla juga soal konsekuensi hukumnya. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan Karhutla sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 72,95 triliun. Bukan itu saja Karhutla juga bahkan diprediksi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sedemikian rupa. "Untuk mengatasi permalsahan Karhutla ini kami divisi Kabareksrim Polri sudah melakukan berbagai tindakan baik pada perorangan maupun koorporasi. Dan Pak Presiden pun serius dengan hal ini. Dengan mengumpulkan Gubernur dan BNPB di Sentul dan Istana Negara," jelasnya.