Pemko Medan Kembalikan Pengelolaan Retribusi IMB dan Pajak Reklame Ke Perkimtaru

Ilustrasi pajak/Net
Ilustrasi pajak/Net

Pengelolaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pajak reklame yang sebelumnya sudah dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan dikembalikan ke instansi semula yakni Dinas Perkimtaru (Perumahan Pemukiman dan Penataan Ruang) untuk IMB dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).


Untuk pengembalian ini, Pjs Walikota Medan sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah untuk meminta persetujuan penerbitan peraturan walikota (Perwal) tentang peralihan pengutipan retribusi tersebut.

"Karena memang di musim pilkada begini, segala sesuatu harus dikonsultasikan ke Kemendagri," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Medan, Ahmad Basaruddin, saat rapat pembahasan R-APBD 2021 bersama Komisi IV DPRD Medan, Rabu (11/11).

Diakui Ahmad Basaruddin, pengelolaan retribusi IMB dan pajak reklame tidak maksimal di DPMPTSP. Sebab, pihaknya tidak memiliki perangkat untuk melakukan pengawasan.

"Kami hanya urusan administrasi diatas kertas. Biar semua bisa terawasi makanya diserahkan ke instansi teknis," ujarnya. 

Rapat di DPRD Medan ini dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri sejumlah anggota komisi seperti Syaiful Ramadhan, Hendra DS, Antonius Tumanggor, Dedy Aksyari Nasution.