Pemko Medan Harus Punya Data yang Jelas Soal Warga Yang Tak Sanggup Bayar BPJS

Anggota DPRD Medan Rudiawan Sitorus mengungkap persoalan yang terjadi masyarakat Kota Medan yang ditengarai sebagai efek dari pandemi Covid-19.

Banyak diantara warga kota Medan mengaku tidak sanggup lagi membayar BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) secara mandiri.

Kemudian banyak warga tidak lagi memiliki fasilitas BPJS Kesehatan akibat diPHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Anggota Komisi III DPRD Medan ini menambahkan, selain permasalahan tidak sanggup lagi membayar iuran BPJS Mandiri, warga juga banyak yang tidak lagi terdaftar kepesertaan di BPJS Kesehatan karena sudah kehilangan pekerjaan.

“Kemudian adalagi warga yang menyampaikan tidak lagi memiliki fasilitas BPJS Kesehatan karena sudah tidak lagi bekerja, sebelumnya mereka mendapat fasilitas BPJS sekeluarga dari perusahaan,” paparnya.

Disampaikan Politisi PKS Kota Medan ini, banyak waraga harus menguras uang hingga ratusan ribu setiap bulannya untuk membayat BPJS. “Ada satu keluarga harus membayar lima orang, paling sedikit tiga orang. Karena kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka terpaksa tidak lagi membayar BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dari informasi yang disampaikan warga, sejak dua tahun mereka sudah ada yang tidak membayar BPJS. “Mereka ada yang sudah tidak membayar BPJS sejak setahun lalu, ada yang baru beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah dua tahun tidak lagi membayar BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, Pemko Medan memang memiliki program BPJS Kesehatan gratis yang anggarannya ditanggung APBD. Namun anggaran yang ada tidaklah cukup jika Pemko Medan tidak memiliki data yang baik dan jelas.

"Kita mengapresiasi program jaminan kesehatan gratis Pemko Medan yang sudah digulirkan sejak lama, kemudian dengan adanya penambahan di tahun-tahun ke depan. Hanya saja, program tersebut harus didukung dengan pendataan yang jelas,”paparnya.

Pria yang juga menjabat Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini mengatakan, dalam menyikapi persoalan ini Pemerintah Kota Medan diharapkan melakukan pendataan yang valid di masyarakat. “Ini harus menjadi catatan bagi Pemko Medan, pendataan masyarakat harus benar-benar dilakukan sehingga hasilnya bisa mendukung pencapaian program yang tepat sasaran,” jelasnya.