Pemko Medan Butuh Dana Rp 3,5 Triliun Untuk Penuhi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Laporan : Jonris Purba

Sabtu, 13 Maret 2021 | 21:20

RDP Pansus RTRW DPRD dengan Pemko Medan/RMOLSumut

Pemerintah Kota Medan masih kesulitan untuk melakukan pembebasan lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan.

Hal tersebut terungkap ketika rapat lanjutan Panitia khusus (Pansus) RTRW DPRD Medan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan di ruang Banmus gedung DPRD Medan, Jumat (12/3/2021).

Hadir dalam RDP tersebut yakni Ketua Pansus Dedy Akhsyari Nasution (Fraksi Gerindra), dihadiri Kepada Bapeda Kota Medan Irwan Ritonga bersama stafnya, Badan Pertananan Nasional (BPN) Kota Medan yang diwakili Enon Tobing dan Dinas PKPPR Kota Medan.

Berdasarkan aturan, 30 persen dari total luas Kota Medan atau sekitar 29.204 hektar harus menjadi RTH. Akan tetapi saat ini masih 18 persen yang terpenuhi sehingga masih kurang sekitar 3.500 hektar.

Kabid Penataan Ruang mewakili Dinas PKPPR Kota Medan Indri Melyanti menyampaikan, pihaknya sangat kesulitan menentukan luas wilayah 30 persen dari seluruh luas wilayah menjadi RTH.

"Kesulitan itu berupa pembebasan lahan sekitar 3.500 Ha lagi. Jika saja estimasi harga luas tanah 1 juta/ meter maka dibutuhkan Rp 3,5 Triliun," ujar Indri.

Penjelasan Indri sekaligus menjawab pertanyaan Ketua Pansus Dedy Akhsyari Nasution. Dimana sebelumnya, pihak Pemko diharapkan dapat menyampaikan kondisi saat ini terkait RTRW atau RTH. Begitu juga soal besaran dana yang dibutuhkan.

"Rapat Pansus kita ini harus menghasilkan berupa kesimpulan yang akan disampaikan ke Walikota Medan yang baru. Termasuk besaran dana yang dibutuhkan guna mewujudkan ketentuan pemenuhan RTH," kata Dedy.

Pada saat rapat berlangsung, Ketua Pansus RTRW menyampaikan Rapat RTRW diharapkan segera rampung, maka itu seluruh OPD yang tergabung dalam Pansus supaya proaktif dan fokus.

Disampaikan Dedy lagi, Ianya tidak ingin setelah penetapan Pansus, namun berdampak terhadap komplik sosial karena terjadinya silang sengketa status tanah.

Untuk itu, Dedy mendorong pihak BPN Kota Medan harus benar benar melakukan kolaborasi dengan Pemko Medan. "BPN dan Pemko Medan harus punya pemahaman yang sama terkait produk Perda yang mau dilahirkan. Sehingga nantinya sertifikat yang telah diterbitkan sama sama mengerti dan jangan saling pro kontra," harapnya.