Pemilu Serentak 2019 Berpotensi Kacau

Maraknya kampanye hoax jelang Pemilihan Umum 2019 dinilai sebagai kegagalan partai politik dan negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Pendidikan politik untuk 2019 ini sudah tidak memungkinkan. Yang bisa kita lakukan membatasi hoax," kata pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris dalam diskusi publik bertajuk Hak Konstitusional Pemilih dalam Negara Demokratis, Kamis (28/2). Diskusi ini dipimpin Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab.

Pembicara lainnya, peneliti FORMAPPI Lucius Karus memperingatkan Pemilu serentak 2019 berpotensi kacau. Indikasinya bisa dilihat dengan adanya warga negara asing kecolongan masuk daftar pemilih tetap (DPT) juga anak-anak muda genap berusia 17 tahun pada 17 April nanti tapi tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Permasalahan ni muncul, menurut dia, lantaran DPR tidak pernah berpikir kualitas Pemilu yang berintegritas.

"UU Pemilu dibahas menjelang pemilu. Ada Pasal 378 yang mengatakan jika ada satu orang saksi yang melakukan protes setelah penghitungan suara di TPS, maka surat suara yang sudah dihitung itu dihitung lagi," kata Lucius.[R]

Maraknya kampanye hoax jelang Pemilihan Umum 2019 dinilai sebagai kegagalan partai politik dan negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Pendidikan politik untuk 2019 ini sudah tidak memungkinkan. Yang bisa kita lakukan membatasi hoax," kata pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris dalam diskusi publik bertajuk Hak Konstitusional Pemilih dalam Negara Demokratis, Kamis (28/2). Diskusi ini dipimpin Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab.

Pembicara lainnya, peneliti FORMAPPI Lucius Karus memperingatkan Pemilu serentak 2019 berpotensi kacau. Indikasinya bisa dilihat dengan adanya warga negara asing kecolongan masuk daftar pemilih tetap (DPT) juga anak-anak muda genap berusia 17 tahun pada 17 April nanti tapi tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Permasalahan ni muncul, menurut dia, lantaran DPR tidak pernah berpikir kualitas Pemilu yang berintegritas.

"UU Pemilu dibahas menjelang pemilu. Ada Pasal 378 yang mengatakan jika ada satu orang saksi yang melakukan protes setelah penghitungan suara di TPS, maka surat suara yang sudah dihitung itu dihitung lagi," kata Lucius.