Pemilu 2019, Elit Politik Jangan Menjadi Sumber Hoax Dan Hatespeech

Memasuki masa kampanye Pemilu 2019, para elit politik nasional harus bisa mengendalikan diri dalam bertutur kata maupun bersikap.

Sebab kekerasan verbal yang dituangkan dalam perkataan berpotensi mengarah pada kekerasan fisik di kalangan pendukung/simpatisan.

Terlebih, hoax dan ujaran kebencian (hatespeech) itu dikemas atau dikaitkan dengan keagamaan.

Demikian imbauan salah satu tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha di Jakarta.

Abdillah melihat masa kampanye Pemilu 2019 ini terlalu panjang.

Masyarakat maupun pemerintah sudah begitu lama membicarakan pemilu dan terus berpikir politik. Ia pun menyesalkan banyaknya ujaran kebencian dan hasutan yang mengemuka selama masa kampanye.

"Saya sangat menyesalkan cara-cara kampanye yang mencampur-adukan agama secara keras, karena sangat berbahaya sekali," ujar Abdillah.

Menurut dia, bangsa Indonesia masih harus terus belajar demokrasi. Ia pun membandingkan dengan tahun 2018 justru Pilpres 2019 ini mengalami kemunduran.

Abdillah mengingatkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Sebagai negara besar dengan 250 juta penduduk dan 190 juta peserta Pemilu menjadikan Pemilu Indonesia ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan India.

"Dan kita berhasil melaksanakan itu di tahun 2014 dan 2009 dengan baik," terangnya.

Abdillah berharap Pemilu kali ini meski panas bisa dilaksanakan dengan baik.

"Kita harus merasa bangga, jangan sampai kebanggaan kita itu nantinya dirusak. Sebab jika situasi politik yang memanas didiamkan, maka dari kekerasan yang bersifat verbal tersebut apabila didiamkan bisa menjadi kekerasan fisik," tegasnya.  

"Jangan sampai kita pecah seperti kejadian di Timur Tengah. Apalagi jika ada kekuatan luar masuk. Saya tidak melihat itu semua, tapi kita mesti waspada," imbuh Abdillah mencoba mengingatkan.

Karena itu pula untuk menjaga Pemilu 2019 ini berjalan aman, damai dan kondusif serta terbebas dari hoax dan ujaran kebencian, yang berpotensi memecah belah bangsa.

Ia yakin Kapolri Jenderal Tito Karnavian pasti mengetahui apa yang harus dilakukan dan paham batasan-batasan HAM. Namun ia meminta, dalam mengamankan Pemilu, Polri jangan melihat dari sisi agama tapi lebih pada aspek pelanggaran hukum yang terjadi.

Sedangkan untuk mengantisipasi hoax dan ujaran kebencian, Abdillah sekali lagi mengimbau masyarakat jangan cepat percaya kabar beredar tapi dicek terlebih dulu, di antaranya melalui internet.

"Jangan cepat jari bergerak. Sekarang ini yang berbahaya bukan hanya mulut bergerak saja. Jika berita-berita baik dan berita sensasional kurang lebih ceknya begitu dan melalui media-media massa yang bonafit," pesannya.[R]

Memasuki masa kampanye Pemilu 2019, para elit politik nasional harus bisa mengendalikan diri dalam bertutur kata maupun bersikap.

Sebab kekerasan verbal yang dituangkan dalam perkataan berpotensi mengarah pada kekerasan fisik di kalangan pendukung/simpatisan.

Terlebih, hoax dan ujaran kebencian (hatespeech) itu dikemas atau dikaitkan dengan keagamaan.

Demikian imbauan salah satu tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha di Jakarta.

Abdillah melihat masa kampanye Pemilu 2019 ini terlalu panjang.

Masyarakat maupun pemerintah sudah begitu lama membicarakan pemilu dan terus berpikir politik. Ia pun menyesalkan banyaknya ujaran kebencian dan hasutan yang mengemuka selama masa kampanye.

"Saya sangat menyesalkan cara-cara kampanye yang mencampur-adukan agama secara keras, karena sangat berbahaya sekali," ujar Abdillah.

Menurut dia, bangsa Indonesia masih harus terus belajar demokrasi. Ia pun membandingkan dengan tahun 2018 justru Pilpres 2019 ini mengalami kemunduran.

Abdillah mengingatkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Sebagai negara besar dengan 250 juta penduduk dan 190 juta peserta Pemilu menjadikan Pemilu Indonesia ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan India.

"Dan kita berhasil melaksanakan itu di tahun 2014 dan 2009 dengan baik," terangnya.

Abdillah berharap Pemilu kali ini meski panas bisa dilaksanakan dengan baik.

"Kita harus merasa bangga, jangan sampai kebanggaan kita itu nantinya dirusak. Sebab jika situasi politik yang memanas didiamkan, maka dari kekerasan yang bersifat verbal tersebut apabila didiamkan bisa menjadi kekerasan fisik," tegasnya.  

"Jangan sampai kita pecah seperti kejadian di Timur Tengah. Apalagi jika ada kekuatan luar masuk. Saya tidak melihat itu semua, tapi kita mesti waspada," imbuh Abdillah mencoba mengingatkan.

Karena itu pula untuk menjaga Pemilu 2019 ini berjalan aman, damai dan kondusif serta terbebas dari hoax dan ujaran kebencian, yang berpotensi memecah belah bangsa.

Ia yakin Kapolri Jenderal Tito Karnavian pasti mengetahui apa yang harus dilakukan dan paham batasan-batasan HAM. Namun ia meminta, dalam mengamankan Pemilu, Polri jangan melihat dari sisi agama tapi lebih pada aspek pelanggaran hukum yang terjadi.

Sedangkan untuk mengantisipasi hoax dan ujaran kebencian, Abdillah sekali lagi mengimbau masyarakat jangan cepat percaya kabar beredar tapi dicek terlebih dulu, di antaranya melalui internet.

"Jangan cepat jari bergerak. Sekarang ini yang berbahaya bukan hanya mulut bergerak saja. Jika berita-berita baik dan berita sensasional kurang lebih ceknya begitu dan melalui media-media massa yang bonafit," pesannya.