Kemandirian penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih masih menjadi pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu persoalan yang disoroti adalah mekanisme pemungutan suara bagi pemilih tunanetra yang selama ini masih bergantung pada pendampingan di bilik suara.
Persoalan tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam rapat kunjungan kerja Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat, 20 November 2026.
Rico menilai, pendampingan terhadap pemilih tunanetra berpotensi membuka celah intervensi terhadap pilihan politik mereka. Karena itu, mekanisme pemungutan suara perlu dirancang agar penyandang disabilitas dapat menentukan pilihannya secara mandiri.
"Kami berharap memang benar-benar bisa berkeadilan untuk semuanya. Yaitu, bagaimana inklusivitas bagi pemilih rentan di pemilu masa mendatang, terutama untuk masyarakat disabilitas dan juga lansia," ujar Rico.
Ia mendorong agar penggunaan huruf Braille maupun sistem berbasis audio dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mempermudah pemilih tunanetra menggunakan hak suaranya tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
"Apakah tetap memakai yang braille seperti biasanya ataupun memakai sistem audio, karena sepengetahuan kami pada saat yang lalu masih banyak dilakukan pendampingan. Kekhawatirannya adalah pendampingan tersebut sifatnya tidak menjadi netral, akhirnya malah menjadi dorongan kepada salah satu calon," tegas Rico Waas.
Selain aksesibilitas bagi pemilih rentan, Rico juga menilai masyarakat membutuhkan informasi yang lebih lengkap sebelum menentukan pilihan politiknya, terutama terkait calon anggota legislatif.
Ia mengusulkan adanya sistem informasi terpadu yang memungkinkan masyarakat menelusuri latar belakang setiap kandidat, mulai dari partai politik, pendidikan, kredibilitas, pandangan hingga ideologi politik.
"Dibutuhkan sistem yang lebih baik lagi agar seluruh informasi calon ini benar-benar bisa diakses. Mulai dari partai politiknya, kredibilitasnya, pendidikannya, pandangan politiknya, hingga ideologi politiknya," jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengungkapkan sejumlah persoalan pemilu yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tersebut. Di Sumatera Utara, di antaranya tingginya aduan dugaan pelanggaran pemilu yang tercatat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada, serta persoalan netralitas aparatur dan penyelenggara.
"Ini menandakan bahwa masyarakat belum mau memilih secara sukarela kecuali ada ongkosnya. Artinya mungkin sosialisasi, pendekatan daripada pihak pemerintah, penyelenggara, dan partai kepada masyarakat ini belum sinkron dengan baik," ungkap Dede.
Dede mengatakan, Panja Komisi II DPR RI tengah mengejar penyelesaian draf RUU Pemilu yang memuat lebih dari 400 pasal sebelum Februari mendatang. Ia berharap masukan dari akademisi dan berbagai pihak dapat menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut profesionalitas penyelenggara, demokrasi dan akuntabilitas peserta pemilu, partisipasi pemilih, netralitas aparatur negara serta kondusivitas daerah sebagai lima hal yang harus dijaga dalam pelaksanaan pemilu. 
