Pemerintah Sebaiknya Terbuka Kalau Dana Haji Dipakai Buat Infrastruktur Maupun Investasi

omplek Kabah di Mekkah, Arab Saudi/Net
omplek Kabah di Mekkah, Arab Saudi/Net

Meski pemerintah memastikan dana haji masih dalam kondisi yang aman dan dapat ditarik kembali oleh para calon haji, namun hal tersebut dinilai tidak langsung menghapus kecemasan masyarakat.


Hal ini ditandai dengan munculnya wacana untuk melakukan audit independen dengan melibatkan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pengamat politik Tamil Selvan, wacana audit independen yang melibatkan ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia itu perlu meski harus juga dibarengi oleh keterbukaan pemerintah terkait dana haji yang dikelola. 

"Audit perlu, sekedar untuk mengobati kecurigaan publik. Namun disisi lain, keterbukaan pemerintah soal dana haji juga tak kalah penting," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6). 

Seandainya, kata Tamil, jika memang benar dana haji dipakai oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastuktur, diinvestasikan hingga diputar agar memperoleh keuntungan.   

"Sebaiknya memang pemerintah terbuka saja, soal dana (haji) itu. Jika buat membiayai infrastruktur manfaatnya apa untuk jamaah haji, atapun jika diinvestasikan dan diputar uangnya, apa timbal balik yang bakal diterima oleh jamaah yang telah menyetorkan uangnya untuk pergi haji," kata Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) ini. 

"Apa manfaatnya, (terus) dibagiin (kalau uangnya diputar atau dinvestasikan), gitulah kira-kira," tekan Tamil menambahkan. 

Sekiranya ada ketebukaan dan pemerintah mampu memberikan gambaran manfaat yang diterima oleh jamaah haji ketika uangnya diputar itu, kata Tamil, itulah pembuktian kongkrit pemerintah untuk menjawab kecurigaan publik soal dana haji ini.