Pemerintah Jangan Salah Kaprah Soal Radikalisme

Radikalisme dan Intorelansi adalah isu yang terus diperbincangkan hingga saat ini, terlebih isu agama di Indonesia. Pengamat Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregar meminta agar pemerintah tidak salah kaprah dengan isu tersebut.





"Pemerintah perlu diingatkan agar tidak salah kaprah. Pertama, bahwa setiap orang yang beragama dengan benar pasti merasa agamanya lah yang paling benar. Itu memang sikap terbaik yang diminta oleh semua agama kepada pemeluknya. Itu bukan masalah khas Indonesia, melainkan gejala universal yang ethernal (berlaku sepanjang masa)," katanya kepada Kantor Berita





Kedua menurut Shohibul dengan bahasanya masing-masing semua agama menginginkan pengaruh agamanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tatanan kenegaraan. Ia menyebutkan itu bukan hanya cerita masa lalu sebagaimana dapat diperiksa dalam sejarah, misalnya perang salib yang berlangsung selama kurang lebih dua abad, dimulai perang salib I sampai perng salib IX tahun 1095-1291.





"Negara-negara maju saat ini menunjukkan fakta bahwa agama memengaruhi seluruh proses politik. Karena itu apa pun bentuknya dan bagaimana pun narasinya, semua pemeluk agama di Indonesia tidak mungkin tidak berusaha mendominasi satu sama lain. Itu sudah watak agama, karena semua agama itu pada dasarnya memiliki energi luar biasa perluasan penganut dan pengaruh atau sifat missionarisme," ujarnya.





Ketiga menurut Shohibul apa yang terjadi dan diheboh-hebohkan belakangan hanyalah kelanjutan dari perebutan pengaruh di antara agama-agama itu. Hanya saja umat Islam di Indonesia lebih banyak meski tak didukung oleh pendanaan dan pengaruh politik internasional. Menurutnya kebetulan wacana politik saat ini dikuasai oleh negara Barat dengan segenap kedahsyatan media yang mereka miliki.





"Keempat umat Islam dan kualitas apa adanya saat ini bukanlah musuh bagi negara dan pemerintah. Keliru kecenderungan memojokkan umat Islam dengan isu radikalisme dan intoleransi yang digencarkan saat ini. Jangan sampai tangan pemerintah digunakan oleh pesaing-pesaing umat Islam Indonesia sebagai alat pukul yang dahsyat dengan manfaat resmi pemerintahan. Itu tidak boleh terjadi," tegasnya.





Shohibul menyebut bahwa isu radikalisme dan intoleransi akan berbahaya bagi umat Islam jika disalahgunakan.





"Jokowi-Ma’aruf harus menyadari bahaya penyalah-gunaan istilah radikalisme dan intoleransi terutama bagi umat Islam Indonesia dan jangan membiarkan Menteri Agama berinprovisasi liar hingga mencengangkan seluruh dunia apa sebetulnya peran dan fungsi kementerian Agama itu," pungkasnya.[R]


Radikalisme dan Intorelansi adalah isu yang terus diperbincangkan hingga saat ini, terlebih isu agama di Indonesia. Pengamat Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregar meminta agar pemerintah tidak salah kaprah dengan isu tersebut.





"Pemerintah perlu diingatkan agar tidak salah kaprah. Pertama, bahwa setiap orang yang beragama dengan benar pasti merasa agamanya lah yang paling benar. Itu memang sikap terbaik yang diminta oleh semua agama kepada pemeluknya. Itu bukan masalah khas Indonesia, melainkan gejala universal yang ethernal (berlaku sepanjang masa)," katanya kepada Kantor Berita





Kedua menurut Shohibul dengan bahasanya masing-masing semua agama menginginkan pengaruh agamanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tatanan kenegaraan. Ia menyebutkan itu bukan hanya cerita masa lalu sebagaimana dapat diperiksa dalam sejarah, misalnya perang salib yang berlangsung selama kurang lebih dua abad, dimulai perang salib I sampai perng salib IX tahun 1095-1291.





"Negara-negara maju saat ini menunjukkan fakta bahwa agama memengaruhi seluruh proses politik. Karena itu apa pun bentuknya dan bagaimana pun narasinya, semua pemeluk agama di Indonesia tidak mungkin tidak berusaha mendominasi satu sama lain. Itu sudah watak agama, karena semua agama itu pada dasarnya memiliki energi luar biasa perluasan penganut dan pengaruh atau sifat missionarisme," ujarnya.





Ketiga menurut Shohibul apa yang terjadi dan diheboh-hebohkan belakangan hanyalah kelanjutan dari perebutan pengaruh di antara agama-agama itu. Hanya saja umat Islam di Indonesia lebih banyak meski tak didukung oleh pendanaan dan pengaruh politik internasional. Menurutnya kebetulan wacana politik saat ini dikuasai oleh negara Barat dengan segenap kedahsyatan media yang mereka miliki.





"Keempat umat Islam dan kualitas apa adanya saat ini bukanlah musuh bagi negara dan pemerintah. Keliru kecenderungan memojokkan umat Islam dengan isu radikalisme dan intoleransi yang digencarkan saat ini. Jangan sampai tangan pemerintah digunakan oleh pesaing-pesaing umat Islam Indonesia sebagai alat pukul yang dahsyat dengan manfaat resmi pemerintahan. Itu tidak boleh terjadi," tegasnya.





Shohibul menyebut bahwa isu radikalisme dan intoleransi akan berbahaya bagi umat Islam jika disalahgunakan.





"Jokowi-Ma’aruf harus menyadari bahaya penyalah-gunaan istilah radikalisme dan intoleransi terutama bagi umat Islam Indonesia dan jangan membiarkan Menteri Agama berinprovisasi liar hingga mencengangkan seluruh dunia apa sebetulnya peran dan fungsi kementerian Agama itu," pungkasnya.