RMOLSumut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengonfirmasi pihaknya akan segera membahas penyatuan kalender Hijriah bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menag Lukman menyebutkan, pembahasan terkait hal itu akan segera dilakukan setelah bulan Ramadan berakhir.
"Dua minggu yang lalu saya telah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana setelah Ramadan ini kita dapat melaksanakan pertemuan intensif tentang penyatuan kalender hijriah," ujar Lukman usai Sidang Isbat 1 Syawal di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (3/6).
Seluruh wakil Ormas Islam, menurut Lukman akan dihadirkan dalam forum untuk menetapkan penyatuan kalender hijriah tersebut.
"Harapannya, kita bisa memiliki kalender hijriah yang disepakati untuk menetapkan setiap kita memerlukan kesepakatan bersama untuk menetapkan 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah," tandasnya.
Ibarat gayung bersambut, rencana tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong.
Ali menegaskan, pihaknya senantiasa mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya agar umat Islam Indonesia memiliki satu kalender hijriah yang disepakati bersama.
"Ini menjadi agenda yang terus menerus kami lakukan karena kami berharap pada tahun yang akan datang tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah persamaan untuk membangun negara yang kita cintai ini," ujarnya. [top]
Menag Lukman menyebutkan, pembahasan terkait hal itu akan segera dilakukan setelah bulan Ramadan berakhir.
"Dua minggu yang lalu saya telah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana setelah Ramadan ini kita dapat melaksanakan pertemuan intensif tentang penyatuan kalender hijriah," ujar Lukman usai Sidang Isbat 1 Syawal di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (3/6).
Seluruh wakil Ormas Islam, menurut Lukman akan dihadirkan dalam forum untuk menetapkan penyatuan kalender hijriah tersebut.
"Harapannya, kita bisa memiliki kalender hijriah yang disepakati untuk menetapkan setiap kita memerlukan kesepakatan bersama untuk menetapkan 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah," tandasnya.
Ibarat gayung bersambut, rencana tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong.
Ali menegaskan, pihaknya senantiasa mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya agar umat Islam Indonesia memiliki satu kalender hijriah yang disepakati bersama.
"Ini menjadi agenda yang terus menerus kami lakukan karena kami berharap pada tahun yang akan datang tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah persamaan untuk membangun negara yang kita cintai ini," ujarnya. [top]
Van Joened
Berita Populer
