Pejabat Tinggi Tuduh Rizal Ramli Punya Niat Buruk, Pengamat: Indikasi Pemerintah Tidak Paham Substansi Kritik

 Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli/Net
Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli/Net

Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli menerima pesan dari seorang pejabat tinggi negara.


Dalam pesan sang pejabat tinggi, Rizal Ramli dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk menanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kalau hal itu benar disampaikan seorang pejabat tinggi negara, tentu sangat disayangkan.

"Tidak sepatutnya ada pejabat tinggi negara yang dengan mudah menilai adanya niat buruk di balik kritik yang disampaikan Rizal Ramli," ujar Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Tuduhan tersebut mengindikasikan pejabat tinggi negara itu tidak menanggapi substansi kritik yang disampaikan Rizal Ramli. Sang pejabat tinggi justru menanggapi di luar substansi kritik, seperti tuduhan "tanam dulu birahi politik Anda".

Menurut Jamiluddin Ritonga, bila kritik direspon dengan cara demikian, tentu si penerima kritik memperluas masalah dengan menyerang pribadi pengkritik.

"Cara merespon kritik seperti inilah yang membuat kritik di Indonesia menjadi tidak produktif," sebutnya.

Kritik kerap dibalas dengan menyerang pribadi si pengeritik. Akhirnya kritik berkembang pada saling serang pribadi, sementara substansi kritik menguap entah ke mana.

"Padahal kritik itu bagian integral dalam menuju cita-cita bersama. Kalau kritik dibalas dengan menghina sosok si pengeritik, maka sudah dipastikan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara sulit diwujudkan," terang Jamiluddin Ritonga.

Jadi, kritik tidak boleh dibalas dengan menyerang ke ranah privat, apalagi menajatuhkan atau menghina pihak yang dikritik. Hal ini seyogyanya dipahami semua anak bangsa, termasuk pejabat tinggi negara, yang merasa menganut paham demokrasi.

Karena itu, semua pejabat tinggi negara dan anak negeri, sudah saatnya menempatkan kritik dalam koridor demokrasi. Kritik tidak boleh untuk mendominasi pihak lain, tapi untuk menuju kebaikan bersama.

"Kalau pejabat tinggi negara memiliki penilaian seperti itu, tentu apa yang dialami Rizal Ramli tidak perlu terjadi. Semoga pejabat negeri ini semakin dewasa dalam menerima kritik," ucap Jamiluddin Ritonga.