Dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 17 siswa SD Negeri 060870 Medan kembali memicu sorotan. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendesak hasil pemeriksaan laboratorium kasus tersebut dibuka secara transparan agar penyebab kejadian dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui.
Belasan siswa itu mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah menyantap makanan yang dibagikan di sekolah pada Jumat, 9 Oktober 2026. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Imelda Medan untuk mendapatkan penanganan medis.
Ketua DPD PDIP Sumut yang juga Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai kejadian tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, penyelenggara program MBG harus menjelaskan bagaimana makanan disiapkan, diperiksa kualitasnya, hingga diawasi sebelum dikonsumsi siswa.
“Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru membuat mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit,” kata Rapidin dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Oktober 2026.
Rapidin mengingatkan, penanganan kasus tidak cukup hanya dengan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut. Penyebab kejadian harus diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan, disertai penelusuran terhadap kemungkinan kelalaian dalam proses penyediaan makanan.
“Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup SPPG, sementara penyebabnya tidak pernah dijelaskan secara terang. Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak boleh ada pihak yang lepas tangan,” tegasnya.
Ia juga menilai keberhasilan program MBG tidak semestinya hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus menjadi bagian dari pengawasan untuk memastikan makanan aman dikonsumsi.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut, Sutrisno, menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program tersebut. Ia mengingatkan, aturan keamanan pangan harus benar-benar diterapkan, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.
“Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius. Program ini menyangkut anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar dan tanggung jawab tidak boleh saling dilempar,” ujar Sutrisno.
Sutrisno meminta hasil investigasi kasus di SD Negeri 060870 Medan disampaikan secara jelas setelah pemeriksaan selesai. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil uji laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi hasil pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan berdasarkan fakta sekaligus mencegah kejadian serupa terulang dan membahayakan keselamatan siswa. 