PDI Perjuangan: Luhut Agar Klarifikasi Kapasitanya Bawa-Bawa Istilah 'Big Data' Untuk Tunda Pemilu

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut 110 juta rakyat Indonesia setuju pemilu 2024 ditunda merupakan pernyataan yang harus dijelaskan secara akademis.

Bahkan, Luhut harus menjelaskan kapasitasnya ketika mengemukakan wacana yang tidak menyehatkan situasi politik nasional tersebut.

Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/3/2022).

"Pak Luhut sebaiknya melakukan klairifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa. Kalau beliau berbicara dalam bidang politik hukum dan keamanan, itu ranah Menko Polhukam, kalau berbicara politik demokrasi dan tatanan pemerintahan ada Mendagri. Sehingga dengan pernyataan itu, beliau harus tunjukkan, pertanggungjawabkan secara akademis agar ini tidak membelah," kata Hasto.

Hasto menyebutkan, Luhut sebagai salah satu 'pembantu' Presiden Joko Widodo seharusnya bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya selaku Menko Marves. Wacana yang dimunculkan harus sesuai dengan tugasnya dengan tetap memastikan pernyataannya sejalan dengan dengan Presiden.

"Sebagai pembantu presiden harus fokus pada tugasnya, harus sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan menkopolhukam, sehingga PDIP mengimbau ditengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elit, tapi harus melihat kehendak rakyat," ujarnya.

PDI Perjuangan menurut Hasto sangat miris dengan apa yang dipertontonkan oleh para pembantu Presiden saat ini. 

Dimana menurutnya, Presiden sudah menegaskan sikap dan pemerintah sudah sepakat untuk melaksanakan pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari. Namun, justru para menteri yang terus memunculkan wacana menunda Pemilu 2024 tersebut.

"Para pembantu harus betul-betul senafas dengan kepemimpinan presiden. Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Presiden. Presiden sudah berulang kali menyampaikan sikapnya dengan tegas dan pemerintah sudah sepakat  pemilu 14 februari 2024, lalu kenapa ada pembantu presiden membuat wacana tidak menyehatkan dalam situasi politik nasional?," sebutnya.

PDI Perjuangan meminta agar seluruh partai politik membangun energi bersama untuk bangkit dari berbagai situasi yang sedang melanda negeri. Arahan dari presiden Joko Widodo menurutnya harus dipahami oleh jajaran kabinetnya dalam menjalankan kinerja.

"Kita harapkan agar mari bangun energi positif bersama Jokowi. Tugas PDIP sebagai pengusung membangun energi bersama untuk kita segera bangkit segera pemimpn setidaknya di kawasan Asia dan jokowi sudah menunjukkan direction yang bisa dilakukan oleh jajaran kabinetnya," demikian Hasto.