PBB: Sanksi Inggris kepada Media Rusia Mengganggu Hak Jurnalis

Pemberian sanksi terbaru Inggris kepada media-media Rusia sebagai bagian dari hukuman invasi Moskow ke Ukraina, mendapat sorotan dari juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (31/3), Dujarric mengatakan bahwa sanksi Inggris terhadap media Rusia, termasuk RT, mengganggu hak jurnalis untuk bekerja di tempat yang mereka inginkan.

“Pada prinsipnya, kami sangat percaya pada hak jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka di mana saja,” kata Dujarric kepada wartawan, seperti dikutip dari RT, Jumat (1/4).

Beberapa jam sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengumumkan tahap baru sanksi yang menargetkan TV-Novosti yang disponsori negara, yang menjalankan RT, dan Rossiya Segodnya, yang mengoperasikan Sputnik News.

London menggambarkan kedua media tersebut sebagai “propagandis Rusia dan media pemerintah yang menyebarkan kebohongan dan kebohongan tentang invasi ilegal Putin ke Ukraina,” meskipun tidak ada contoh kebohongan atau pernyataan menipu dari RT atau Sputnik yang diberikan.  

Pemerintah Inggris mengklaim bahwa RT telah menyebarkan narasi pro-Kremlin seputar invasi ke Ukraina, termasuk bahwa neo-Nazi hadir di negara itu dan bahwa tentara Ukraina telah melakukan kejahatan perang.

Jenderal Mikhail Mizintsev, seorang perencana militer senior Rusia, dan Sergey Brilev, seorang pembawa acara TV Rusia, juga termasuk di antara 14 nama dan entitas yang dikenai sanksi pada hari Kamis.

Sanksi terbaru Truss datang beberapa minggu setelah regulator media Inggris Ofcom mencabut izin penyiaran outlet media Rusia, mengklaim mereka tidak dalam posisi untuk meliput krisis Ukraina.  

Seperti diketahui, BBC milik pemerintah London sendiri telah meliput semua konflik yang melibatkan Inggris dalam ingatan yang hidup, termasuk tudingan adanya "senjata pemusnah massal" dalam invasi Irak tahun 2003, yang ternyata salah.

Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan militer Rusia terhadap Ukraina, kantornya tidak mendukung semua tindakan pembalasan barat.  

Dalam briefing pada hari Selasa, Dujarric mengatakan bahwa Guterres tidak mendukung proposal oleh anggota parlemen AS untuk mengecualikan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan bahwa langkah seperti itu akan menjadi preseden berbahaya.