Patut Diduga Tak 'Main' Sendiri, Polisi Harus Usut Aliran Dana Bos Judi Online Apin BK

Penyitaan aset milik bos judi online Jonni alias Apin BK tidak cukup untuk mengungkap praktik judi online beromset ratusan miliar di Sumatera Utara.

Penelusuran aliran dana dari hasil bisnis haram tersebut juga perlu dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kemungkinan adanya oknum pejabat, petinggi partai politik hingga penegak hukum yang ikut menikmati aliran dana dari Apin BK.

Desakan ini disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) Apri Budi terkait telah ditangkapnya Apin BK oleh polisi.

"Mabes Polri dan Polda Sumut sebaiknya menelusuri aliran dana Apin BK di dalam negeri. Jangan hanya menyita asetnya saja," tegas Apri Budi.

Apri Budi mengatakan berbagai identitas yang melekat pada diri Apin BK merupakan petunjuk penting bagi polisi untuk melakukan penelusuran aliran dananya. Salah satu identitas yang melekat tersebut kata Apri yakni status Apin BK yang tercantum dalam struktur kepengurusan Golkar Sumatera Utara.

"Apin BK itu pengurus Golkar Sumut 2020-2025 meski Ketua dan Sekretaris Golkar Sumut bilang sudah tidak lagi jadi pengurus setelah kasus judinya dibongkar Kapolda Sumut. Jonni masih pengurus Golkar Sumut sesuai SK Nomor: Skep-452/DPP/Golkar/V/2022 yang diteken Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjend Lodewijk Paulus tertanggal 16 Mei 2022. Hasil revitalisasi itu baru diumumkan pada 18 Juni 2022 di Polonia Hotel Medan,” ungkap Apri Budi yang juga kader Golkar Sumut ini.

Apri mengatakan desakan ini merupakan bentuk kecintaannya terhadap Golkar, dimana dirinya tidak ingin Golkar selaku partai besar nantinya dikaitkan oleh masyarakat dengan keberadaan pengurusnya yang berbisnis judi.

“Golkar ini harus dibersihkan dari oknum-oknum yang berpotensi merusak citra partai,” tegasnya.

Secara khusus di tubuh Golkar, Apri Budi meminta Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto untuk menindak oknum-oknum petinggi partai Golkar yang memasukkan nama Jonni alias Apin BK dalam kepengurusan Golkar periode 2022-2025. Menurutnya, hal ini menunjukkan jika mereka tidak sensitif terhadap potensi-potensi yang dapat merusak partai Golkar itu sendiri.

“Ketum Airlangga Hartarto perlu tegas memberikan sanksi terhadap siapa saja oknum dibalik masuknya nama Jonni alias Apin BK dalam kepengurusan Golkar Sumatera Utara periode 2020-2025. Orang-orang yang masuk dalam kepengurusan partai sebesar Golkar harusnya memiliki track record yang baik, sehingga masyarakat tetap menaruh simpatik kepada partai berlambang beringin ini,” pungkasnya.