Partai Demokrat Akan Lawan Upaya Penjegalan Pilpres 2024

Pasca keputusan Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta 15-16 September 2022, akan terlihat polarisasi kekuatan dan dukungan menjelang Pemilu 2024.

Partai Demokrat memutuskan membuka diri berkoalisi maju sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024.

Platform yang ditawarkan Demokrat adalah perubahan dan perbaikan. Sehingga akan menjadi pembeda dan menegaskan arah perjuangan dalam membangun bangsa ke depan.

"Tidak ingin menghilangkan prestasi pemerintahan sebelumnya. Namun mengoreksi keadaan yang menyengsarakan rakyat akibat kebijakan yang salah arah," kata Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, Sabtu (17/9/2022).

Syahrial mengatakan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua umum Partai.

"Ini sesuai amanat yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) there is no going to return, Partai Demokrat tidak akan melihat ke belakang. Seluruh kader diinstruksikan untuk terus melangkah melawan apa pun keadaan yang saat ini membuat kehidupan rakyat semakin sulit," ujarnya.

Demokrat kata Syahrial akan terus lantang bersuara menuntut perubahan dan perbaikan. Untuk hal itu, Demokrat akan mencari kawan koalisi dengan platform yang sama untuk mengembalikan kondisi Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Pilpres 2024, akan menjadi pintu masuk Demokrat memperbaiki kembali keadaan negeri ini dimana indikator sosial-ekonomi sedang buruk," ungkapnya.

Ia menegaskan, seluruh upaya menggagalkan majunya kader utama Partai Demokrat ke kancah Pilpres 2024 akan dilawan oleh seluruh kader dan rakyat Indonesia yang setuju dengan platform Perubahan dan Perbaikan. Termasuk upaya kriminalisasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik terhadap pemerintah.

Atau mengkriminalisasi orang yang dinilai akan menjadi ancaman pada Pilpres 2024.

"Jangan sampai ada upaya seperti misalnya, mengkriminalisasi bekas Gubernur DKI Anies Baswedan dengan mencari-cari celah hukum karena disinyalir akan maju pada Pilpres 2024. Atau menyandera ketua-ketua umum parpol dengan ancaman hukum supaya mendukung calon tertentu pada Pilpres 2024. Karena tindakan tersebut anti demokrasi dan sangat melukai hati rakyat. Pendekatan politik kekuasaan akan selalu menghasilkan anarkisme yang merugikan negara," demikian Syahrial Nasution.