Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan menghentikan proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski beredar kabar Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
PKS memilih melanjutkan proses politik di DPR hingga ada kepastian mengenai status Gibran, apakah benar mengundurkan diri atau justru diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan usulan HMP tetap akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 12 November 2026.
"HMP akan terus bergulir di Paripurna pagi ini, sampai jelas statusnya Gibran mundur atau dimundurkan," kata Mardani melalui akun X miliknya, Kamis, 12 November 2026.
Sikap tersebut muncul di tengah kabar pengunduran diri Gibran yang disebut-sebut telah disampaikan melalui surat kepada Presiden Prabowo. Namun, kepastian mengenai kabar tersebut masih menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, delapan fraksi DPR RI telah mengajukan usulan HMP terkait pemakzulan Gibran. Kedelapan fraksi tersebut yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.
Berdasarkan data pengusul, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Disusul Demokrat 19 orang, NasDem dan PKB masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.
Total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang tercatat mengajukan usulan tersebut.
Dengan perkembangan ini, proses politik terhadap Gibran masih berlanjut di DPR. PKS memastikan tidak akan menghentikan langkah HMP sebelum status Wakil Presiden tersebut benar-benar jelas. 