RMOLSumut Provokasi yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang di bawah pimpinan Tri Susanti di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya telah berhasil menjadi bola salju yang memecahkan konflik di Manokwari dan Jayapura Papua.
Mengapa demikian mudah provokasi itu menyulut kerusuhan di Papua ?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa negeri cendrawasih itu telah lama menyimpan kekecewaan karena merasa di perlakukan tidak adil selama pemerintahan orde baru dan berlanjut di pemerintahan era reformasi.
Baru di bawah pemerintahan Jokowi, perhatian serius untuk rakyat papua diperhatikan pemerintah. Infrastruktur dibangun, berbagai fasilitas umum diadakan, harga BBM disamakan dengan provinsi lain dan Freeport pun sudah dikuasi 51% sahamnya oleh pemerintah.
Tentu kebijakan di atas menguntungkan rakyat Papua dan telah akan memberi harapan peradaban baru bagi rakyat Papua. Tapi tidak untuk beberapa elit di Papua, nasional dan bahkan pemain di luar negeri yang berkepentingan terhadap ketidakadilan itu. Mereka yang selama ini menikmati sumberdaya alam Papua. Demikian juga beberapa kelompok yang mencita-citakan kemerdekaan untuk Papua.
Kedua kelompok ini sangat terganggu dengan kebijakan Jokowi yang secara perlahan tapi pasti mulai mengikis peran para mafia yang memanfaatkan situasi ketertinggalan Papua. Sementara kelompok-kelompok saparatis Papua juga secara perlahan akan kehilangan pengaruhnya seiirng dengan meningkatnya rasa nasionalisme rakyat Papua.
Memperhatikan hal tersebut maka, kedua kelompok itu membutuhkan momentum untuk membuat kenyamanan yang ada selama ini sudah terbangun terganggu. Dan momentum itu ditemukan oleh provokasi Tri Susanti di Surabaya.
Kedua kelompok ini pun secara serta merta mengorganisir diri untuk melakukan instabilitas di Papua hanya untuk menyatakan bahwa "kami terganggu dengan kenyamanan yang telah dibangun pemerintah Jokowi". Tujuannya jelas, mengganggu pemerintahan Jokowi untuk periode keduanya.
Namun kalau kita perhatikan gerak perlawanan di beberapa hari belakangan ini tidak melibatkan semua unsur masyarakat Papua, hanya beberapa kelompok kecil saja dan itu adalah yang diorganisir oleh kelompok mafia dalam dan luar negeri yang terganggu dengan kebijakan pembangunan di Papua dan kelompok saparatis yang terganggu karena tingkat kesadaran nasionalisme rakyat Papua meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik Papua bukan atas kesadaran rakyat Papua.
Solusinya memang kembali mengkonsolidasikan pemuka masyarakat di Papua untuk duduk bersama, berdialog dan saling memberikan informasi yang benar terhadap apa yang tengah terjadi. Hal jni penting di tengah sebaran berita hoax yang meluas di Papua. Justru sebaran hoax ini datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Ini bukti konflik Papua tidak berdiri sendiri.
Tindakan tegas kepada semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap terciptanya kerusuhan itu juga penting untuk dikedepankan.
Papua saat ini sedang bergerak kearah peradaban baru yang lebih menjanjikan kesejahteraan. Projek ini tidak boleh dihentikan. Pemerintah harus dengan gagah berani melawan kelompok-kelompok kecil ini yang ingin mengambil keuntungan dari setiap ketidakadilan di Papua.[top]
Penulis Adalah Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Dan Direktur Aswaja Institut ; Konsultan Komunikasi Dan Riset
Mengapa demikian mudah provokasi itu menyulut kerusuhan di Papua ?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa negeri cendrawasih itu telah lama menyimpan kekecewaan karena merasa di perlakukan tidak adil selama pemerintahan orde baru dan berlanjut di pemerintahan era reformasi.
Baru di bawah pemerintahan Jokowi, perhatian serius untuk rakyat papua diperhatikan pemerintah. Infrastruktur dibangun, berbagai fasilitas umum diadakan, harga BBM disamakan dengan provinsi lain dan Freeport pun sudah dikuasi 51% sahamnya oleh pemerintah.
Tentu kebijakan di atas menguntungkan rakyat Papua dan telah akan memberi harapan peradaban baru bagi rakyat Papua. Tapi tidak untuk beberapa elit di Papua, nasional dan bahkan pemain di luar negeri yang berkepentingan terhadap ketidakadilan itu. Mereka yang selama ini menikmati sumberdaya alam Papua. Demikian juga beberapa kelompok yang mencita-citakan kemerdekaan untuk Papua.
Kedua kelompok ini sangat terganggu dengan kebijakan Jokowi yang secara perlahan tapi pasti mulai mengikis peran para mafia yang memanfaatkan situasi ketertinggalan Papua. Sementara kelompok-kelompok saparatis Papua juga secara perlahan akan kehilangan pengaruhnya seiirng dengan meningkatnya rasa nasionalisme rakyat Papua.
Memperhatikan hal tersebut maka, kedua kelompok itu membutuhkan momentum untuk membuat kenyamanan yang ada selama ini sudah terbangun terganggu. Dan momentum itu ditemukan oleh provokasi Tri Susanti di Surabaya.
Kedua kelompok ini pun secara serta merta mengorganisir diri untuk melakukan instabilitas di Papua hanya untuk menyatakan bahwa "kami terganggu dengan kenyamanan yang telah dibangun pemerintah Jokowi". Tujuannya jelas, mengganggu pemerintahan Jokowi untuk periode keduanya.
Namun kalau kita perhatikan gerak perlawanan di beberapa hari belakangan ini tidak melibatkan semua unsur masyarakat Papua, hanya beberapa kelompok kecil saja dan itu adalah yang diorganisir oleh kelompok mafia dalam dan luar negeri yang terganggu dengan kebijakan pembangunan di Papua dan kelompok saparatis yang terganggu karena tingkat kesadaran nasionalisme rakyat Papua meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik Papua bukan atas kesadaran rakyat Papua.
Solusinya memang kembali mengkonsolidasikan pemuka masyarakat di Papua untuk duduk bersama, berdialog dan saling memberikan informasi yang benar terhadap apa yang tengah terjadi. Hal jni penting di tengah sebaran berita hoax yang meluas di Papua. Justru sebaran hoax ini datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Ini bukti konflik Papua tidak berdiri sendiri.
Tindakan tegas kepada semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap terciptanya kerusuhan itu juga penting untuk dikedepankan.
Papua saat ini sedang bergerak kearah peradaban baru yang lebih menjanjikan kesejahteraan. Projek ini tidak boleh dihentikan. Pemerintah harus dengan gagah berani melawan kelompok-kelompok kecil ini yang ingin mengambil keuntungan dari setiap ketidakadilan di Papua.[top]
Penulis Adalah Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Dan Direktur Aswaja Institut ; Konsultan Komunikasi Dan Riset
BERITA SEBELUMNYA
Bengkulu Selatan Terancam Tidak Ikut Pilkada 2020
BERITA BERIKUTNYA
Ancaman Kemarau Panjang Harus Diwaspadai
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
