Pansus RTRW Sepakat Lapangan Merdeka Medan Masuk Cagar Budaya 

Pansus RTRW DPRD Medan/Ist
Pansus RTRW DPRD Medan/Ist

Anggota DPRD Medan yang tergabung di Panitia khusus revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021 s/d 2031 sepakat agar Lapangan Merdeka Medan masuk sebagai Cagar Budaya.


Bukti ditetapkan Cagar Budaya maka harus tertuang dalam salah satu Pasal Perda yang akan disahkan.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pembahasan tim Pansus revisi Perda No 13 Tahun 2011 tentang RTRW  bersama Koalisi Masyarakat Sipil Medan - Sumut (KMS) Peduli Lapangan Merdeka dan beberapa perwakilan OPD Pemko Medan di ruang Banggar gedung DPRD Medan, Senin (6/9/2021). 

Rapat dipimpin Ketua Pansus Dedy Akhsyari Nasution didampingi Paul Mei Anton Simanjuntak, Edwin Sugesti Nasution, Syaiful Ramadhan dan David Roni Ganda Sinaga. Hadir Koordinator KMS Miduk Hutabarat didampingi Burhan Batubara dan pengurus lainnya, Wakil Ketua DHC'45 Kota Medan Zulham Daeng bersama pengurus lainnya dan perwakilan  OPD Pemko Medan.

"Saran dan masukan KMS sangat bagus akan kami akomodir dan dipertimbangkan dan tertuang dalam salah satu Pasal dalam Perda nantinya, " sebut Dedy.

Selanjutnya, karena Lapangan Merdeka sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya maka minta kepada Pemko Medan agar lapangan Merdeka ditata dengan baik. Pemko Medan kiranya dapat berkonsultasi kepada tim ahli Cagar Budaya bagai mana melindungi asset sangat bersejarah itu.

Sementara itu anggota Pansus lainnya Edwin Sugesti Nasution menyarankan agar Pemko Medan menyambut keputusan Pengadilan Negeri Medan yang menetapkan Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya. Untuk itu tentu Pemko Medan harus bersikap respon memberi solusi sehingga hak masyarakat terjawab lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya. 

"Sejumlah bangunan dan pagar di lapangan Merdeka supaya segera dieksekusi," ujar Sugesti.

Terkait adanya usaha dengan kontrak kerjasama yang belum selesai dapat dieksekusi belakangan menunggu habis kontrak. "Tapi kiranya ada tanda tanda penataan layaknya Cagar Budaya. Begitu juga soal penambahan bangunan tidak terjadi lagi," imbuhnya.