PT OYO Hotel Indonesia melaporkan pihak pemilik sebuah properti hunian di Kota Medan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas dugaan penipuan dan gangguan terhadap operasional perusahaan.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, 16 Januari 2026, laporan tersebut telah diajukan ke Polda Sumatera Utara pada 7 Januari 2026 dengan nomor STTLP/B/24/I/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara. Dalam laporan itu, OYO menyebut adanya potensi kerugian finansial sekitar USD 35.000 atau setara Rp550 juta.
Manajemen OYO menjelaskan, nilai kerugian tersebut mencakup pembayaran sewa yang telah dilakukan di muka untuk periode enam bulan, serta kerugian akibat masa kerja sama yang tidak dapat dimanfaatkan secara operasional.
“Kerugian tersebut merupakan bagian dari laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian dan saat ini sedang ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian pernyataan tertulis manajemen OYO.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 492 juncto Pasal 488. Hingga kini, perkara tersebut masih dalam tahap penanganan oleh penyidik Polda Sumatera Utara.
Dalam keterangan itu disebutkan bahwa perkara ini bermula dari adanya perjanjian sewa jangka panjang yang ditandatangani kedua belah pihak pada Agustus 2025 dengan skema pembayaran sewa setiap enam bulan. Dalam perjanjian tersebut, OYO menyatakan telah melakukan pembayaran sewa di muka sekitar Rp360 juta.
Selain dugaan pelanggaran perjanjian, laporan juga memuat adanya dugaan tindakan yang dinilai mengganggu operasional perusahaan, termasuk dugaan tindakan yang berdampak pada aktivitas karyawan serta penggunaan properti. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih menunggu pembuktian melalui proses hukum.
OYO menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang berjalan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum. “Perusahaan berkomitmen menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingan usaha dan memastikan keselamatan karyawan,” tulis manajemen. 