OTT Wahyu, Sani: Bukti KPU dan PDIP Selingkuh

Ketua GNPF Ulama Kota Binjai Sani Abdul Fattah meragukan nilai jumlah operasi Tangkap Tangan KPK terhadap tersangka Suap, Komisioner KPU Wahyu Setiawan hanya untuk dinikmati sendiri. "Ya ngga mungkinlah uang sebanyak itu untuk sendiri. Sekali lagi, apa mungkin dia (Wahyu Setiawan) seorang yang bisa memutuskan?" kata Sani kepada kantor Berita RMOLSumut, Sabtu (11/1). OTT yang dilakukan KPK kepada salah seorang komisioner KPU pusat itu secara alamiah merefresh ingatan sebagian besar rakyat Indonesia pada pemilihan presiden 2019 lalu. "Ini bukan dibuat-buat, ini alamiah. OTT itu secara tak sadar mengingatkan kita kepada indikasi kecurangan pada Pilpres lalu," kata Sani. Dia juga mengatakan, tertangkapnya Wahyu Setiawan menjadi bukti bahwa ada hubungan mesra antara KPU RI dengan PDIP yang pada 2019 lalu menjadi pengusung utama Presiden Joko Widodo. "Tertangkapnya si Komisioner ini menjadi bukti bahwa hubungan antara KPU RI dengan PDIP sangat mesra sekali," lanjut Sani. Banyaknya  kejanggalan pada tahapan dan proses Pilprres, lanjut Sani, menjadi bukti adanya hubungan terlarang antara penyelenggara dan peserta pemilihan. "Dimulai dari kasus surat suara di dalam kontainer itu lah, penghitungan data yang entah bagaimana, nggak becus lah, pengumuman pemenang pilpres tengah malam lah padahal masih banyak penghitungan yang belum selesai lah, bahkan yang paling aneh dimulai dari kotak surat suara yg dari kardus lah dan masih banyak lagi. Ada perselingkuhan antara PDIP dan KPU," kata Sani. "Dengan banyaknya problem-problem seperti ini maka wajar jika kasus tertangkapnya komisioner ini melebar menjadi tuntutan pembubaran PDIP," kata  Sani. Indikasi lain, kata Sani yang juga Ketua Satgas Anti Narkoba (SAN) Binjai ini, selama ini, PDIP dinilai sebagai parpol yang getol membonsai KPK. " 'Kan Selama ini PDIP memang partai yang paling getol melemahkan KPK dengan begitu serius dan terus menerus ingin merevisi UU KPK. PDIP juga masuk dalam daftar Parpol yang produktif menghasilkan koruptor," demikian Sani. [R]

Ketua GNPF Ulama Kota Binjai Sani Abdul Fattah meragukan nilai jumlah operasi Tangkap Tangan KPK terhadap tersangka Suap, Komisioner KPU Wahyu Setiawan hanya untuk dinikmati sendiri. "Ya ngga mungkinlah uang sebanyak itu untuk sendiri. Sekali lagi, apa mungkin dia (Wahyu Setiawan) seorang yang bisa memutuskan?" kata Sani kepada kantor Berita RMOLSumut, Sabtu (11/1). OTT yang dilakukan KPK kepada salah seorang komisioner KPU pusat itu secara alamiah merefresh ingatan sebagian besar rakyat Indonesia pada pemilihan presiden 2019 lalu. "Ini bukan dibuat-buat, ini alamiah. OTT itu secara tak sadar mengingatkan kita kepada indikasi kecurangan pada Pilpres lalu," kata Sani. Dia juga mengatakan, tertangkapnya Wahyu Setiawan menjadi bukti bahwa ada hubungan mesra antara KPU RI dengan PDIP yang pada 2019 lalu menjadi pengusung utama Presiden Joko Widodo. "Tertangkapnya si Komisioner ini menjadi bukti bahwa hubungan antara KPU RI dengan PDIP sangat mesra sekali," lanjut Sani. Banyaknya  kejanggalan pada tahapan dan proses Pilprres, lanjut Sani, menjadi bukti adanya hubungan terlarang antara penyelenggara dan peserta pemilihan. "Dimulai dari kasus surat suara di dalam kontainer itu lah, penghitungan data yang entah bagaimana, nggak becus lah, pengumuman pemenang pilpres tengah malam lah padahal masih banyak penghitungan yang belum selesai lah, bahkan yang paling aneh dimulai dari kotak surat suara yg dari kardus lah dan masih banyak lagi. Ada perselingkuhan antara PDIP dan KPU," kata Sani. "Dengan banyaknya problem-problem seperti ini maka wajar jika kasus tertangkapnya komisioner ini melebar menjadi tuntutan pembubaran PDIP," kata  Sani. Indikasi lain, kata Sani yang juga Ketua Satgas Anti Narkoba (SAN) Binjai ini, selama ini, PDIP dinilai sebagai parpol yang getol membonsai KPK. " 'Kan Selama ini PDIP memang partai yang paling getol melemahkan KPK dengan begitu serius dan terus menerus ingin merevisi UU KPK. PDIP juga masuk dalam daftar Parpol yang produktif menghasilkan koruptor," demikian Sani.