Usaha tambak dan perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama tingginya laju deforestasi Mangrove di Indonesia.
Ironisnya, berbagai upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah belum membuat laju deforestasi tersebut berhenti.
Demikian disampaikan Peneliti Ekologi dan Konservasi Mangrove, Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Onrizal saat menyampaikan materinya pada Webinar 'Optimalisasi Inovasi Teknologi Untuk peningkatan Produktivitas Perikanan Indonesia di Tahun 2022' yang digelar oleh Program Studi Akuakultur, Universitas Malikussaleh, Selasa (5/2/2022).
"Kerusakan dan kehilangan Mangrove secara spasial ada dua yakni sebelum tahun 2000-an karena dikonversi menjadi tambak. Namun usaha itu rata-rata hanya bertahan 5 tahun lalu ditinggal. Namun dampaknya sangat besar, itu mencapai 30 persen. Kemudian 30 persen lainnya perkebunan," katanya.
Onrizal mengatakan, dengan teknologi yang ada saat ini maka efisiensi lahan untuk tambak seharusnya sudah dapat dilakukan. Sebab, peningkatan hasil usaha tambak tidak lagi didasarkan pada luas areal yang digunakan.
"Dengan teknologi saat ini kita tidak perlu lagi harus luas, dengan 1 hektar tapi produktifitasnya sama dengan 10 hektar sudah bisa. Hanya saja ini belum populer. Teknologi budidaya air payau sudah ada inovasinya," ujarnya.
Onrizal memaparkan, berdasarkan kajiannya tahun 2050 Inodnesia terancam kehilangan 1,6 juta hektar Mangrove. Nilainya diperkirakan mencapai 1.728 juta dolar Amerika. Kondisi ini menurutnya akan menjadi petaka mengingat tingkat produktivitas perikanan tergantung dari kelestarian Mangrove.
"2/3 biota perairan pesisir, itu tergantung pada Mangrove yang baik. inilah mengapa penting memulihkan Mangrove yang rusak," pungkasnya.
Saat ini kata Onrizal, pembenahan Mangrove sudah dilakukan oleh pemerintah lewat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Hanya kerusakan yang sudah sangat parah membuat upaya mereka belum membuahkan hasil maksimal dalam merestorasi Mangrove.
"Fungsi pencegahan yang harus terus didorong yang merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Kita juga mendorong pemerintah untuk memperbaharui target lahan rehabilitasi Mangrove," demikian Onrizal.
© Copyright 2024, All Rights Reserved