Novel Baswedan Perlu Tunjukkan Alat Ukur Untuk Menyebut 75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Berintegritas Tinggi

Kritik terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan muncul dari kalangan akademisi terkait pernyataannya yang menyebut tes wawasan kebangsaan (TWK) adalah alat untuk menyingkirkan 75 pegawai yang kritis dan berintegritas.

Pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mempertanyakan hal mendasar yang membuat Novel mengklaim seolah menyebut 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) tes wawasan kebangsaan (TWK) adalah orang berintegritas tinggi.

Pertanyaan Emrus mengerucut pada alat ukur Novel, sehingga bisa menyebut bahwa 75 orang itu disebut berintegritas dan seolah harus disingkirkan. Sementara di satu sisi, Novel tidak ikut mengomentari integritas 96 persen pegawai lainnya yang memenuhi syarat (MS) TWK.

"Ukuran berintegritas itu apa? Menurut saya, setiap manusia berintegritas. Termasuk yang 75 itu juga berintegritas, yang lolos 1.247 juga berintegritas. Jadi setiap manusia kalau mau jujur itu berintegritas,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/5).

“Hanya persoalannya, gradasi integritasnya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Tapi kalau sama sekali tak berintegritas, tidak ada itu," tekannya.

Soal integritas, Emrus lantas menyinggung kasus pegawai KPK yang kedapatan mencuri barang bukti emas batangan yang disita. Kasus ini sendiri baru terungkap di era kepemimpinan Firli Bahuri dan bukan tidak mungkin merupakan fenomena gunung es.

"Nah pertanyaan kritis kita terkait integritas yang disampaikan oleh kawan kita ini (Novel). Apakah mereka menjamin integritas 75 orang ini tinggi semua? Adakah yang mencuri barang bukti? Ada nggak yang kemarin terkait dengan Walikota Tanjungbalai?” tanyanya.

Atas alasan itu, Emrus menilai bahwa tidak seharusnya Novel menyimpulkan bahwa dirinya dan orang lain beri

Sehingga kata Emrus, Novel seharusnya tidak menyimpulkan siapa pegawai yang berintegritas. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang beredar, Novel turut disebut TMS bersama 74 pegawai lainnya.

"Bahkan ada yang berpendapat bahwa penonaktifan pegawai yang TMS adalah menunjukkan tidak berintegritas pimpinan. Nah, itu namanya menurut saya sangat sangat tidak akademis," kata Emrus.