Munaslub Partai Golkar, Jauh Asap dari Panggang

AWAL pekan ini, grup WhatsApp di internal Partai Golkar ramai. Ada apa gerangan?

Adalah Ridwan Hisjam, politisi senior, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, yang menghentak jagat maya lewat pernyataannya soal Munaslub, usai mengikuti rapat internal Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Minggu (9/7).

Ridwan menyitir keputusan rapat Dewan Pakar yang meminta hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menjadi bakal calon presiden (bacapres) dievaluasi.

Dasarnya adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP sudah tak sejalan. PPP sudah memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Sementara Golkar dan PAN belum menentukan arah politiknya.

Ia berdalih jika pada akhirnya Airlangga Hartarto tidak diusung sebagai capres, maka keputusannya harus diubah lewat Munaslub.

Sontak berita yang mengutip pernyataan Ridwan Hisjam ini disambut riuh media-media siber arus utama. Mafhum, sebagai "gadis cantik", Golkar selalu menarik perhatian. Langkahnya selalu dinanti, apalagi di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang sedang hangat-hangatnya.

Melihat keramaian akibat pernyataan Ridwan Hisjam itu, Anggota Dewan Pakar Golkar lainnya yang turut hadir menepis pembicaraan atau usulan soal Munaslub. Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar, Yuddy Chrisnandi tegas menyampaikan bahwa rapat pleno ke-VIII Dewan Pakar tak membahas usulan Munaslub Partai Golkar.

Yuddy menyampaikan, bahwa Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkar merekomendasikan 3 poin. Tak ada soal Munaslub. Berikut isinya:

1. Membentuk poros/baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, dimana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris Munas X yaitu, saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar saudara Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.

Dari sini jelas bahwa yang disampaikan Ridwan Hisjam kepada media selaku anggota Dewan Pakar tidak selaras dengan yang disampaikan anggota sekaligus Wakil Ketua Dewan Pakar lainnya, Yuddy Chrisnandi.

Golkar sendiri soal capres sudah punya fatsun. Munas X Golkar tahun 2019 menetapkan keputusan bahwa sikap Partai Golkar terhadap Pemilu 2024, menyebutkan Partai Golkar memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum terpilih untuk menetapkan capres atau cawapres.

Pasal 1, menerima usulan agar Partai Golongan Karya mengusung kader terbaiknya sebagai calon presiden dan/atau calon wakil presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2, memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum terpilih untuk menetapkan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dan menentukan momentum serta strategi yang tepat dalam melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Selain itu, Dewan Pembina Partai Golkar jauh-jauh hari sudah menyampaikan tiga butir rekomendasi untuk DPP Partai Golkar. Pertama, meminta DPP Partai Golkar mencalonkan Ketua Umum sebagai Presiden atau Wakil Presiden sesuai amanat Munas 2019. Karena Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah kader terbaik Partai Golkar saat ini.

Kedua, mempertimbangkan agar pasangan Airlangga Hartanto dalam Pilpres 2024 harus memiliki dampak elektoral kepada caleg-caleg Partai Golkar.

Ketiga, meminta DPP mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Golkar adalah partai tengah yang tak menghendaki negara ini dibawa ke kiri atau ke kanan.

Sebagaimana halnya konstitusi, keputusan Munas, forum pengambil keputusan tertinggi hendaknya dihormati dan dipatuhi oleh seluruh kader Partai Golkar. Seperti penegasan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga bahwa partai yang dipimpinnya solid dalam menghadapi kontestasi baik pileg, pilpres, dan pilkada.

Pertemuan Dewan Pakar pada Minggu malam, kata dia, bukan forum tertinggi partai. Forum tertinggi partai adalah Musyawarah Nasional (Munas).

Jadi sudahlah! Soal Munaslub ini ibarat pribahasa Jauh Asap Dari Panggang.

***

Penulis merupakan Wakil Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar