Menuju 1 Abad Yayasan Taman Siswa, Ferry Batubara Terpilih sebagai Ketum HIMPKA

Ferry Batubara/Ist
Ferry Batubara/Ist

Ferry Batu Bara, terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Keluarga (HIMPKA) Taman Siswa periode 2021-2026 pada Rapat Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Palembang, Minggu (10/10).


“Sesuai dengan visi misi dari Himpka Taman Siswa sendiri, yaitu mengembalikan kejayaan sekolah Taman Siswa. Agar dapat membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera,” ujarnya.

Dijelaskannya, sekolah Taman Siswa yang berpusat di Jogyakarta ini akan menginjak usia 100 tahun atau 1 abad. Berdiri sejak tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan dan perjuangan di Indonesia, sekolah ini menciptakan generasi yang berprinsip ‘Een Voor Allen Maar Ook Allen Voor Een atau Satu untuk Semua, Semua untuk Satu Juga’.

“Untuk acara peringatan 1 abad sekolah Taman Siswa, kita sedang menunggu dari pusat tepatnya di Jogjakarta. Himpka nantinya hanya akan menyelaraskan,” ujarnya.

Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi, Judi Wahjudin mengatakan kehadiran Himpka Taman Siswa bukan hanya angin segar bagi para alumni, tetapi bagi Taman Siswa sendiri. Karena ini menjadi bukti bahwa Taman Siswa sangat berkontribusi dalam pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

“Kehadiran Himpka Taman Siswa ini sangat baik, apalagi bertepatan dengan momen 1 abad Taman Siswa. Saya harap, Himpka Taman Siswa dapat berkontribusi pada pemerintah,” ujarnya pada kesempatan tersebut.

Dijelaskannya, Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa istilah “Merdeka Belajar” terinpirasi dari Bapak Pendidikan Nasional. Nadiem berpendapat, Ki Hadjar Dewantara mengajarkan semangat dan cara mendidik anak Indonesia untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka raga/tenaganya. Artinya dengan jargon “Merdeka Belajar” diharapkan, nilai-nilai ajaran KHD berdenyut dalam sistem Pendidikan Nasional kita.

Merdeka belajar menjadi pandu utama, kompas nilai-nilai untuk membuka jalan terbaik bagi wajah pendidikan nasional kita. Transformasi Tamansiswa dalam konteks ini, agar ajaran KHD yang Tekstual kemudian “dikontekstualkan” dengan tantangan era sekarang. KHD memiliki konsep SifatBentuk- Isi- Irama (SBII).

Penekanan disini sangatlah urgent dalam menjawab tantangan zaman. Artinya Trilogi Pendidikan KHD (ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. ("di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan") metode dan implementasinya harus “beradaptasi” dalam menjawab tantangan bagi Era “double” Disrupsi sekarang. Trilogi pendidikan KHD disisi lain semestinya dapat menjadi nilai Filosofis bagi penyelengaraan sistem perpolitikan di republik ini , sehingga perpolitikan nasional kita dapat “mengkikis” Dinasti Politik maupun Oligarki Politik.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel yang diwakili oleh Marco Ginta dalam kesempatan tersebut mengatakan apresiai terhadap Ki Hajar Dewantara dan sumbangsih Tamansiswa kepada Dunia Pendidikan haruslah diapresiasi.

“Saya berharap, keluarga besar HIMPKA dapat meneruskannya dengan bemitra dengan pemerintah untuk memajukan kebudayan dan pendidikan Indonsia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas, Ki Edi Susilo mengatakan bahwa munas ini bukan hanya mencari pengurus saja. Ke depannya akan ada berbagai rapat dilaksankan untuk membicarakan program di seluruh Indonesia.

“Himpka Taman Siswa ini memiliki anggota di seluruh Indonsia, bahkan ada juga yang di luar negeri. Oleh karena itu, kita akan mengadakan rapat lagi untuk membicarakan berbagai program,” ujarnya.

Dijelaskannya, walau tidak ada sekolah Taman Siswa yang berdiri pada suatu daerah, bukan berarti tidak ada DPCnya. Karena, setiap alumni Taman Siswa maka secara otomatis dia akan menjadi Himpka Taman Siswa.

“Para guru dan mantan guru serta pecinta Taman Siswa juga bisa menjadi anggota Himpka Taman Siswa. Inilah yang membuat Himpka Taman Siswa sangat besar,” tutupnya.

Rapat Munas ini diikuti oleh anggota DPC dan DPD seluruh Indonesia, tepatnya dari Aceh hingga Papua.