Menteri PPA: Tidak ada Kompromi dan Kata Damai Bagi Pelanggar Hak Anak

Menteri Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia membuka acara (Opening Ceremony) Forum Nasional Perlindungan Anak ke V di Hotel Madina Medan, Kamis (08/09/2022).

Hadir dalam Opening Ceremony Forum Nasional Perlindungan Anak ke V dihadiri Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Gubernur Sumatera Utara diwakili Kadis PPPA, Rahudman Harahap mantan Walikota Medan,  Husni Anggota Komisi 8 DPR-RI, Pangdam Bukit Barisan, Ketua MUI Sumut, Staff Khusus dan Ahli Kemen PPA, Ketua dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan sejumlah media dan Forum Anak.

Ketua LPA Sumatera Utara sekaligus Ketua Panitia Forum Nasional Perlindungan Anak ke 5, Muniruddin Ritonga, SH, MH menyampaikan Forum Nasional Perlindungan Anak ke V ini diselenggarakan dari tanggal 8 hingga 10 September di Mess Pora-Pora Parapat Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumut.

“Fornas PA ini mengusung Tema Strategis yakni Desa dan Destinasi Wisata Ramah Anak dan Bebas Eksploitasi,” katanya.

Fornas Perlindungan Anak ke V akan membahas Penyempurnaan AD-ART termasuk Nama dan Logo Lembaga, Rencana Kerja Nasional  Tahun 2022-2027, Pemilihan dan Penetapan Dewan Komisioner tahun 22-27,  Pengurus serta  penyusunan Rekomendasi Fornas Perlindungan Anak ke V umtuk disampaikan kepafa Kemen PPPA.

Sementata itu, Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan untuk memutus mata rantai pelanggaran hak dibutuhkan komitmen bersama semua anggota masyarakat  dan saling bahu-membahu untuk menjadikan pelanggaran hak anak sebagai masalah bersama.

Dikatakan Arist Merdeka, dengan kehadiran Menteri PPPA dalam membuka Fornas PA ke V telah menambah dan mendorong semakin solidnya Komnas Perlindungan Anak dan LPA dalam memberikan layanan kepada anak-anak.

Sementara Husni Tamrin, Anggota Komisi 8 DPR-RI mengatakan akan terus berjuang untuk menambahkan anggaran untuk perlindungan anak sebagai komitmen wakil rakyat.

Sedangkan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan dengan maraknya pelanggatan hak anak dibutuhkan gerakan nasional untuk perlindungan terstruktur, masif dan berkesinambungan, bahu membahu untuk memutus mata rantai pelanggaran hak anak.

"Tidak ada kompromi dan kata damai pada setiap pelanggaran hak anak yang terjadi di tengah masyarakat," tegasnya.

Menteri PPPA meminta Forum Nasional Perlindungan Anak ke V menyusun merumuskan langka -langkah strategis nasional menjadikan Desa dan Destinasi wisata di Indonesia ramah anak dan bebas dari eksploitasi.