Menlu Hongaria: Insiden Pembakaran Al Quran Bukan Kebebasan Tapi Kebodohan Swedia

Menlu Hongaria: Insiden Pembakaran Al Quran Bukan Kebebasan Tapi Kebodohan Swedia Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto/Net Sikap Pemerintah Swedia atas kasus pembakaran Al Quran sangat disesalkan Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto. Sikap Pemerintah Swedia atas kasus pembakaran Al Quran sangat disesalkan Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto.

Bertemu Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Budapest pada Selasa (31/1), Szijjarto mengatakan tanggapan Swedia terhadap insiden yang membuat marah umat Islam telah membahayakan persetujuan kunci dari Ankara, yang diperlukan untuk bergabung dengan NATO.

“Sebagai seorang Kristen dan Katolik, saya harus mengatakan bahwa pembakaran kitab suci agama lain adalah tindakan yang tidak dapat diterima,” kata Szijjarto, seperti dikutip dari RT, Rabu (1/2).

“Menganggap pembakaran kitab suci adalah bagian dari kebebasan berbicara, adalah kebodohan," tambahnya.

Aksi pembakaran Al Quran terjadi pada rapat umum politik di Stockholm pada 21 Januari lalu, yang dilakukan oleh politikus sayap kanan Rasmus Palidan. Otoritas Swedia mengizinkan acara tersebut dan memberikan perlindungan polisi, dengan alasan kebebasan berekspresi yang luas.

Hal itu membuat marah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengumumkan pekan lalu bahwa dia telah mengesampingkan persetujuan aplikasi Swedia untuk bergabung dengan blok militer pimpinan AS.

“Jika Anda menghormati hak dan kebebasan, Anda akan menghormati keyakinan Republik Turki atau Muslim sejak awal. Jika Anda tidak menunjukkan rasa hormat ini, jangan tersinggung, tetapi Anda tidak akan menerima dukungan apa pun dari kami sehubungan dengan NATO,” tegas Erdogan saat itu.

Hongaria menjadi satu-satunya anggota NATO yang belum secara resmi menyetujui permohonan Swedia dan Finlandia, dan diperkirakan akan memberikan suara pada usulan perluasan aliansi pada akhir bulan lalu. Szijjarto mengatakan masalah ini akan dibahas oleh parlemen Hongaria pada sesi pertama tahun 2023, pada bulan Februari.

Mengenai keputusan Turki, Szijjarto mengatakan Hongaria tidak akan berusaha untuk mempengaruhi hasilnya.

“Saya tidak pernah mendesak pemerintah asing lain untuk melakukan hal-hal yang bukan urusan kami,” katanya.