Menko Airlangga: Tumbuh 32,48%, Belanja Nasional April Naik Signifikan

Pemerintah mencatat pertumbuhan belanja nasional pada tahun 2021 mengalami perbaikan cukup signifikan.

Mengacu pada data tahun lalu, sejak pandemi Covid-19, belanja nasional turun drastis. Perekonomian lebih digerakkan oleh belanja pemerintah melalui APBN. Seperti, pemberian stimulus ekonomi dan berbagai kebijakan relaksasi pajak dan bunga bank.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun ini belanja nasional menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini mengacu pada Big Data Bank atau penjumlahan belanja seluruh nasabah bank via beberapa channel pembayaran.

“Pertumbuhan Belanja Nasional (YoY) pada April 2021 mengalami kenaikan yang sangat tajam, yaitu tumbuh 32,48% (YoY) untuk yang Non-Seasonally Adjusted dan 13,11% (YoY) untuk yang Seasonally Adjusted,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Airlangga menambahkan, suksesnya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro di sejumlah provinsi telah meningkatkan optimisme. PPKM Mikro terbukti dapat menahan laju penyebaran Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus positif di wilayah yang diberlakukan. Kondisi tersebut membuat kepercayaan diri masyarakat kembali tumbuh dan harapan ekonomi membaik semakin terbuka.

Airlangga mengatakan, pertumbuhan penerimaan sektor industri (YoY) pada April 2021, juga mengalami kenaikan, yaitu tumbuh 10,26% (YoY) untuk yang Non-Seasonally Adjusted dan 1,46% (YoY) untuk yang Seasonally Adjusted.

Sementara pertumbuhan sektor manufaktur juga meningkat seiring pemulihan ekonomi pada kuartal I-2021. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2021 yang berada di level 53,2. Angka ini meningkat 2,3 poin dari bulan sebelumnya yang sebesar 50,9.

Kenaikan ini salah satunya didorong oleh berbagai stimulus pemerintah, yang membuat sektor manufaktur dalam negeri dapat dengan cepat ekspansif. Salah satunya, relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Relaksasi pajak itu untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc. Kebijakan diperluas pada kendaraan dengan kapasitas mesin 2.500 cc mulai 1 April lalu.

Kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) juga semakin menguatkan daya beli masyarakat. Pemerintah menegaskan pengusaha harus membayar THR pekerja secara penuh paling lambat H-7 lebaran. Pemerintah juga memastikan THR bagi ASN, TNI dan Polri akan diberikan H-10 Lebaran.

Kebijakan pengungkit ekonomi ini dibarengi dengan Program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada pekan ketiga akhir bulan Ramadhan.

“Pemerintah akan memberlakukan bebas ongkos kirim untuk transaksi e-commerce. Ongkir akan ditanggung Pemerintah atau Platform Digital, selama lima hari (H-10 s/d H-6),” terang Airlangga.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat terhadap barang produksi dalam negeri khususnya UMKM. Pasalnya, UMKM adalah penyedia barang mayoritas di berbagai platform e-commerce nasional.

Selain program pengungkit ekonomi, pemerintah juga menjalankan program bantuan sosial. Program Penyaluran Bantuan Sosial berupa Beras 10 Kg, dengan sasaran Peserta Kartu Sembako Non Peserta PKH akan didistribusikan lebih cepat.

Airlangga mengatakan, terdapat sekitar 8,8 juta orang peserta non PKH yang menerima beras 10 kg per orang. Sedangkan peserta Bansos Tunai sebanyak 10 juta orang akan menerima 10 kg per orang dengan menggunakan Beras CBP (BULOG).

Terakhir, pemerintah juga menggelar kegiatan Kampanye Berbagi Kiriman untuk Keluarga di Rumah yang dipimpin oleh Ketua Satgas PEN dan Menkominfo. Berbagai program ini diharapkan semakin menguatkan daya beli masyarakat yang berujung pada peningkatan aktivitas perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional.