Menko Airlangga: Realisasi Dana PEN Per 11 Mei Capai Rp172,35 triliun

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto./Dok
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto./Dok

Realisasi dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun atau sekitar 24


Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin (17/05)

Lebih rinci Airlangga memaparkan, realisasi itu meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2% dari pagu. Realiasi Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6% dari pagu. Sedangkan realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7% dari pagu dan Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2% dari pagu.

Sedangkan realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19%, Kartu Sembako mencapai 38,20%, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39%, serta BLT Desa sebesar 17,41%.

10 Provinsi Tumbuh Positif

Secara spasial, tambah Airlangga, ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan, sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, yaitu Riau (0,41%), Papua (14,28%), Sulawesi Tengah (6,26%), DI Yogyakarta (6,14%), Sulawesi Utara (1,87%), Sulawesi Tenggara (0,06%), Nusa Tenggara Timur (0,12%), Papua Barat (1,47%), Kepulauan Bangka Belitung (0,97%), dan Maluku Utara (13,45%).

“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71%,” ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi. Di antaranya sektor pertanian, pengadaan listrik, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan.

Airlangga menyampaikan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat 41,5% dibandingkan tahun lalu.

“Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61% atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” pungkas Airlangga.