Mengapa Jokowi Harus Tiga Priode

Ikhyar Velayati/RMOLSumut
Ikhyar Velayati/RMOLSumut

Kelompok oposisi yang berkembàng saat ini mempunyai karakter destruktif-oportunis. Kelompok oposisi ini selalu berusaha merusak kewibawaan pemerintah dan melakukan provokasi ke rakyat agar melakukan perlawanan. Dampak dari kerja kerja politik oposisi destruktif tersebut membuat stabilitas politik dan ekonomi menjadi tidak kondusif.

Tipe oposisi seperti ini,  sejatinya tidak sesuai dengan amanah reformasi 98 serta UUD 45. Peran Oposisi paska reformasi idealnya bersipat kontruktif demokratik, yaitu bukan hanya melakukan kritikan tetapi juga mampu melihat sisi positif yang telah dicapai oleh pemerintah, sehingga rakyat dapat menilai pemerintahan secara seimbang.

Kelompok oposisi konstruktif demokratif tidak pernah berniat untuk menggulingkan kekuasaan yang ada untuk digantikan dengan kekuasaan tertentu, tetapi patuh pada regulasi, hukum dan perundang undangan. 

Akan tetapi rakyat cukup cerdas dalam menyikapi kampanye hitam kelompok oposisi. berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK priode pertama telah nyata dirasakan oleh masyarakat misalnya  penurunan tingkat stunting dan kemiskinan.  mengawal anggaran pendidikan tetap 20 persen.  target penerimaan negara yang cukup besar 102,5 persen pada tahun 2018. Selain itu, saat ini masyarakat yang sudah bisa mengakses listrik mencapai 99 persen.

Capaian keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan ekonomi dan pemerataan pembangunan tersebut di apresiasi oleh rakyat dengan memilih kembali Jokowi untuk priode 2019-2024. Dan yang paling penting, hingga saat ini empat pilar kebangsaan NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Kebhinnekaan masih tegak berdiri disebabkan ketegasan, keberanian dan konsistensi Jokowi dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok trans nasional yang bersekutu dengan oposisi oportunis.

Keberhasilan pembangunan serta konsistensi Jokowi dalam menjaga keutuhan NKRI menjadi alasan dasar rakyat meminta Jokowi bersedia untuk di calonkan kembali tiga priode, tentunya setelah MPR RI melakukan amandemen UU tentang masa jabatan tersebut.

Jika yang mengusulkan Jokowi agar maju kembali pada kontestasi 2029 adalah elit politik, maka gagasan tersebut patut dicurigai bertujuan untuk mempermalukan, menampar atau cari muka, tetapi jika usulan ini dari rakyat yang tulus, maka Jokowi harap mempertimbangkannya demi kemajuan serta existensi NKRI dan Pancasila di bumi nusantara.***

Penulis adalah Kordinator Forum Aktifis 98 Sumut