Mendagri Tegur Keras Pj Kepala Daerah yang Tak Bisa Kendalikan Inflasi, Sanksi Bisa diberhentikan

Teguran keras diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Teguran itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/1).

“Kalau ada (Pj kepala daerah) yang sampai tiga kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, sudahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan," terang Mendagri.

"Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya, rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” tegasnya.

Mendagri menambahkan, pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan dari Pj kepala daerah. Sebab, pengendalian inflasi bukan sebuah pekerjaan mudah.

Di mana setiap kepala daerah harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret. Seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam.

“Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj, ini sudah ada 101 Pj, tahun ini ada 170, Pj-Pj ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” papar mantan Kapolri ini.

Lebih lanjut, meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, dirinya mengingatkan semua pihak agar jangan cepat berpuas diri. Karena berdasarkan data yang dikantonginya, dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah.

Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah. Seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).

“(Sedangkan) di G20 kita melihat bahwa masih ada Arab Saudi, Jepang, Korsel yang relatif inflasinya di bawah kita. Meskipun negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan cepat kita berpuas diri, kita (harus) mencapai target berkisar di tiga persenan. Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin,” ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Mendagri menekankan perlunya kerja keras dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diminta melakukan intervensi-intervensi kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut.

Tito mengungkapkan, telah banyak daerah yang melakukan langkah intervensi dengan baik, meski ada kecenderungan terjadi penurunan akhir-akhir ini.

Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret mengalami penurunan signifikan. Dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).

Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.

Untuk itu, Mendagri meminta agar pemerintah daerah bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya mengendalikan inflasi.

“Itu harapan kita,” tandasnya.