Mendagri: Paling Lambat Minggu Depan, Pemda Harus Selesaikan NPHD Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah (pemda) yang menggelar Pilkada 2020 segera mencairkan seluruh anggaran pilkada kepada KPU dan Bawaslu. Hal ini ditegaskannya usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di hotel Grand Aston, Medan, Jumat (3/7). "Saya minta sisa realisasi anggaran Pilkada sudah dicairkan paling lambat minggu depan. Karena 15 Juli, sudah masuk tahapan pemutakhiran data yang tentunya membutuhkan dana," katanya. Tito menjelaskan, dalam rapat tersebut 23 kabupaten/kota yang menggelar pilkada di Sumatera Utara langsung melaporkan berbagai kesiapan mereka. Dari paparan KPU Sumatera Utara, diketahui ternyata transfer dari pemda kepada KPU maupun Bawaslu pada daerah yang menggelar Pilkada 2020 belum seluruhnya selesai. "Tadi dari paparannya ada yang sudah 100 persen, ada yang masih separuh dan ada yang masih sedikit. Seperti di Madina dan Samosir, tapi tadi sudah disampaikan bupatinya bahwa itu akan segera diselesaikan," ujarnya. Ditambahkan Mendagi, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 se-Indonesia telah ditransfer oleh pihak Kementerian Keuangan. Totalnya sekitar 960 miliar untuk KPU dan sekitar Rp 457 miliar untuk Bawaslu. Ia berharap dengan dukungan dana dari pusat dan dari pemerintah daerah, maka pelaksanaan Pilkada 2020 tidak ada kendala lagi dari sisi anggaran. "Tinggal kita butuh sosialisasi agar partisipasi tinggi. Isu yang dibangun adalah bagaimana efektifitas kepala daerah dalam menangani covid-19, sehingga pilkada justru akan membuat kurva penyebaran covid-19 semakin landai,' pungkasnya.[R]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah (pemda) yang menggelar Pilkada 2020 segera mencairkan seluruh anggaran pilkada kepada KPU dan Bawaslu. Hal ini ditegaskannya usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di hotel Grand Aston, Medan, Jumat (3/7). "Saya minta sisa realisasi anggaran Pilkada sudah dicairkan paling lambat minggu depan. Karena 15 Juli, sudah masuk tahapan pemutakhiran data yang tentunya membutuhkan dana," katanya. Tito menjelaskan, dalam rapat tersebut 23 kabupaten/kota yang menggelar pilkada di Sumatera Utara langsung melaporkan berbagai kesiapan mereka. Dari paparan KPU Sumatera Utara, diketahui ternyata transfer dari pemda kepada KPU maupun Bawaslu pada daerah yang menggelar Pilkada 2020 belum seluruhnya selesai. "Tadi dari paparannya ada yang sudah 100 persen, ada yang masih separuh dan ada yang masih sedikit. Seperti di Madina dan Samosir, tapi tadi sudah disampaikan bupatinya bahwa itu akan segera diselesaikan," ujarnya. Ditambahkan Mendagi, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 se-Indonesia telah ditransfer oleh pihak Kementerian Keuangan. Totalnya sekitar 960 miliar untuk KPU dan sekitar Rp 457 miliar untuk Bawaslu. Ia berharap dengan dukungan dana dari pusat dan dari pemerintah daerah, maka pelaksanaan Pilkada 2020 tidak ada kendala lagi dari sisi anggaran. "Tinggal kita butuh sosialisasi agar partisipasi tinggi. Isu yang dibangun adalah bagaimana efektifitas kepala daerah dalam menangani covid-19, sehingga pilkada justru akan membuat kurva penyebaran covid-19 semakin landai,' pungkasnya.