Melawan Politik Anggaran Menantu-Mertua Di Pilkada Medan

Wasis Wiseso/RMOLSumut
Wasis Wiseso/RMOLSumut

Dalam Pilkada Medan beredar ide begini: “Dengan punya hubungan terhadap kekuasaan, seperti hubungan mertua dan menantu, maka kebijakan dan eksekusi anggaran dan program dari pusat Jakarta bisa lebih besar, banyak dan mudah terealisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan selama ini dianggap terlalu kecil untuk kota besar seperti Medan. Pemko selama ini tak punya kekuatan untuk itu. Padahal, Medan kota terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya.” 


Hal ini juga diperkuat dengan berita-berita yang menyuratkan paslon yg punya koneksi mertua-menantu disebut-sebut “tinggal telepon menteri”, “mau jabatan apapun di pemerintahan gampang”, dan lain sebagainya yang bernada sama. 

Pihak-pihak yang mendukung ide itu, bersemangat mengedepankan soal koneksi keluarga ini dalam hubungan formal kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Koneksi yang harus dimanfaatkan. “Azas manfaat” kata orang Medan. 

Pertama, mereka mengungkap soal anggaran Medan yang kecil utk ukuran Medan. Solusinya, kedekatan keluarga itu dapat meningkatkan porsi anggaran dari pusat yang diberikan ke Medan. Anggaran yang besar membuat banyak program dapat dilakukan. 

Kedua, pengajuan dan eksekusi program kota yang mempunyai keterkaitan dengan pusat dapat lebih mudah dan cepat. Pemerintah kota selama ini dipandang terlalu lemah berhadapan dengan pemerintah pusat sehingga daya tawarnya sangat kecil. Akibatnya, selain program dapat dicoret, eksekusi program yang disetujui juga terkesan lambat.

Karena itu, Bobby Nasution, dalam posisinya sebagai menantu Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden, dapat menjadi solusi untuk itu. Jadi, ini semacam potong kompas terhadap kekuasaan pusat. Bargaining position kota Medan pun meningkat di hadapan pemerintah pusat. 

Pendukung logika ini menekankan realitas politik dan pemerintahan. Medan butuh itu, kata mereka.

Cobalah berulang kali menganalisa ide itu dengan berbekal budi pekerti luhur, berakal sehat dan terutama religius. Anda akan menjadi tak mengerti logika macam apa yang dipakai mereka-mereka yang mengusung ide dan justifikasi terhadap hal itu. Anda akan mengalami kebuntuan karena akan selalu ketemu titik yang sama dan selalu balik ke satu hal: korupsi. 

Pertama, ide ini jelas keluar dari basis pemikiran yang benar-benar koruptif. Ini korupsi sejak awal, sejak masih tahap ide. Korupsi yang sudah diletakkan mulai dari ide, maka akan langsung menjalar ke tahap implementasi ide seperti penyusunan dan pengusulan program, lalu strukturisasi program, eksekusi, dan evaluasi. Karena itu, saat orang-orang memeriksa ke seluruh tahapan, maka temuan-temuan koruptif akan bisa dipastikan. Ide yang korup akan menghasilkan program yang korup.

Dimana letak korupnya? Meletakkan hubungan kekeluargaan dalam jalannya negara dan pemerintahan. Ini merupakan hal yang berlawanan dengan transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, dan perlawanan terhadap korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) di Indonesia. Dia kian menguatkan KKN itu.

Dinasti politik adalah awal sekaligus kelanjutan dari proses koruptif itu. Dinasti akan melanggengkan proses korupsi itu dengan menguasai seluruh sendi-sendi kenegaraan dalam seluruh aspek. Dia memagari dirinya dalam kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu untuk menjauhkan dinasti dari pengusutan, penyelidikan dan penegakan hukum. Dinasti politik jelas hal yang berbahaya dan bertentangan langsung dengan sila ke-4 dasar negara Indonesia: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Kedua, ide itu jelas simplifikasi atas masalah jalannya kehidupan negara dan pemerintahan. Penyederhanaan ini jelas gegabah, dan membahayakan karena sifatnya destruktif alias merusak. Struktur dan sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dipertaruhkan di sana.

APBD dan APBN di tingkat pusat bukanlah domain monopoli Presiden. Juga bukan monopoli gubernur dan bupati/walikota. Ada badan legislatif yang juga punya wewenang budgeting. Implikasi politik yang paling nyata adalah eksekutif (dalam hal ini walikota Medan) akan berusaha menguasai legislatif melalui partai-partai politik utk kemudian diseragamkan dalam satu barisan. Padahal, hubungan antar keduanya tidak boleh hanya didasarkan oleh partnership atau mitra. Legislatif punya wewenang utama yaitu pengawasan, controlling. Rakyat harus selalu awas terhadap nafsu kekuasaan yg sangat mungkin menyeleweng. Karena itu, bukan tanpa dasar kalau pendiri bangsa setuju untuk memakai model trias politika gaya Eropa sewaktu mendirikan Indonesia ini dulu. Kekuasan eksekutif tak boleh tak terbatas. 

Soal lain adalah hubungan pusat dan daerah. Ide itu jelas meletakkan daerah benar-benar tak punya daya tawar sama sekali terhadap pusat. Karena satu-satunya yang bisa menawar itu hanyalah hubungan keluarga antara presiden dan walikota. Ide itu jelas membuat daerah-daerah (tidak hanya di kota Medan saja melainkan di seluruh Indonesia), mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi atas “kemurahan hati” pusat kekuasaan. 

Ini jelas berlawanan terhadap semangat desentralisasi —yang dipatri dalam otonomi daerah— yang diinginkan pendiri bangsa dan konstitusi. Dasar negara sudah menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya, amanat konstitusi tentang bentuk kesatuan —dan dasar negara pun adalah persatuan Indonesia— menegaskan distribusi kekayaan dan modal nasional Indonesia haruslah adil. 

Tidak boleh ada anggapan --apalagi diberlakukan dalam sistem-- yang karena walikotanya adalah anak dan menantu Presiden, maka kota itu akan menggelembung anggarannya. Walau itu mungkin saja menguntungkan untuk Kota Medan, namun itu jelas merugikan bagi daerah lain. Orang Medan pun tak mau dianggap mengambil dan menyerobot hak-hak saudaranya dari kawasan lain. 

Itu artinya, ide itu merusak rasa persatuan dan kebangsaan seluruh warga di Indonesia. Dia bisa menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial serta bisa melangkah lebih jauh ke kesenjangan politik. Akibatnya, dia dapat merenggangkan rasa persaudaraan, senasib sepenanggungan sesama anak bangsa.

Orang Medan tidaklah serendah itu. Sejarah Medan lebih tua dari umur negeri ini. Yang perlu digugat adalah rasa keadilan yang minus di tingkat pusat. Bukan malah melanggengkan ketidakadilan dalam hubungan pusat dan daerah. Kalaupun anggaran yang diberikan ke kota Medan selama ini dirasakan kurang dari pusat, maka justru hal itu harus dipertanyakan, digugat dan dituntut ke pusat. Kalaulah ada banyak cerita bagaimana pejabat pemerintahan daerah Medan (dan daerah lain) harus “mengemis-ngemis” konfirmasi dan aplikasi program ke pusat, maka sekali lagi, justru itulah yang harus dipertanyakan. Hubungan pusat-daerah Indonesia tak boleh seperti kerajaan Belanda memosisikan anak-anak Hindia Belanda. Sejarah kita punya riwayat panjang tentang ketidakadilan pusat terhadap daerah. Janganlah ini diulangi lagi.  

Barangkali, inilah yang sebenarnya ingin disembunyikan dari ide yang disebut di awal tulisan ini. Tapi mungkin saja, para pendukung ide-ide itu dan kemudian menyebarkannya, tak paham pula soal itu. Iba kita.***

Wasis Wiseso Pamungkas, Sekretaris Tim Pemenangan AMAN