Masinton: Putusan MK Bagian dari Pelanggengan Kekuasaan

Putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepala daerah di bawah usia 40 tahun boleh menjadi Capres dan Cawapres dikritisi berbagai kalangan, termasuk politisi senior PDIP, Masinton Pasaribu.

Menurutnya, keputusan MK hari ini penuh intervensi kekuasaan. "Kita tidak bisa melihat putusan MK hari ini sebagai putusan yang berdiri sendiri," kata Masinton kepada wartawan seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Senin (16/10/2023).

Dia bahkan menuding putusan majelis hakim MK sebagai bagian dari skenario besar kekuasaan.

"Ini bagian dari desain besar politik pelanggengan kekuasaan," ujarnya.

Masinton juga mengendus, skenario besar itu bermula dari isu penundaan Pemilu, lalu utak-atik penambahan masa periode jabatan Presiden.

"Selanjutnya, menggunakan lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi," katanya.

Karena itu, dia melihat putusan MK hampir sama materinya dengan isu penundaan Pemilu yang sempat dimunculkan.

"Maka, bila kita lihat persidangan MK hari ini, ada 6 pengujian judicial review dengan materi gugatan hampir sama, namun MK tidak konsisten dalam putusannya," jelas Masinton.

Bahkan, sambung Masinton, hakim-hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion, seperti Saldi Isra, yang juga wakil ketua MK, mengaku bingung soal perubahan keputusan MK yang cepat.

"Dia bilang hal itu jauh dari batas penalaran yang wajar," pungkas Masinton.