Masih Alasan Lelang Jabatan?

Pertanyaan ini saya kira menjadi hal yang semakin mengemuka jika melihat komposisi pimpinan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). 

Kini kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS) di Sumatera Utara sudah menjalani tahun ke empat. Faktanya, urusan penempatan pimpinan pada OPD selaku 'pembantu' ERAMAS dalam menjalankan programnya masih belum rampung.

Berdasarkan data yang kita lihat dari laman sumutprov.go.id, setidaknya hingga hari ini masih ada 7 jabatan strategis yang masih belum ditempati pejabat definitif. Keenamnya adalah jabatan Sekda Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bappeda, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

Terakhir adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dimana sang Kadis Irman Oemar baru kemarin resmi pensiun.

Kok lama sekali penempatan pejabat definitif ?. Pertanyaan yang selalu diajukan para awak media kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ini, selalu hanya dijawab dengan jawaban yang sama yaitu proses lelang jabatan alias open bidding maupun assesmen atau penilaian.

"Saya ingin yang terbaik. Selama belum memenuhi nilai maka lebih baik tidak dilantik," begitu selalu dijawab Edy Rahmayadi.

Selaku seorang Gubernur atau 'user', tentu Edy sangat berhak menyatakan begitu. Namun, jika dilihat dari sisi efektifitas kerja Pemprovsu dalam mengejar visi misinya mewujudkan Sumut Bermartabat, saya kira ada hal yang perlu diungkap dibalik cara berfikir ini. Faktor politis dan non teknis dibalik pengangkatan para kadis. Ini yang selalu ramai jadi perbincangan dan bahkan memunculkan indikasi hubungan kekerabatan dengan sorotan marga Lubis, yang buru-buru dibantah oleh Edy.

Saya kira, dukungan penuh dari para pimpinan OPD untuk mewujudkan visi misi ERAMAS membawa Sumut Bermartabat akan lebih mudah dengan kewenangan penuh yang mereka miliki. Definitif bukan plt. 

Dari ribuan pegawai dengan pangkat dan golongan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut apakah sulit mencari yang terbaik? saya kira jika demikian alangkah mirisnya kualitas ASN di Pemprov Sumut ini. 

Ingin mencari yang terbaik, terbersih, ranking pertama dan lain-lain saya kira sudah saatnya dikesampingkan. Karena faktanya yang mantan terpidana juga lolos juga jadi kadis.