Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Asahan menolak permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Asahan yang meminta penundaan sidang selama satu pekan dengan alasan belum menyiapkan materi tuntutan terhadap terdakwa Golden Manurung (GM) dalam perkara dugaan penjarahan kelapa sawit milik PT CSIL.
Penolakan tersebut didasari pertimbangan masa penahanan terdakwa yang segera berakhir pada Desember 2026. Majelis Hakim meminta JPU agar segera merampungkan tuntutan dan menyerahkannya pada Kamis, 12 November 2026.
"Tidak bisa. Kamis 12 November harus, karena penahanan terdakwa akan habis bulan Desember ini," tegas Ketua Majelis Hakim, Orsita Hanum SH MH, kepada JPU Herlina Damanik SH dalam persidangan, Senin, 9 November 2026.
Penolakan itu terjadi dalam sidang lanjutan perkara dugaan penjarahan kelapa sawit PT CSIL dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Golden Manurung. Namun, JPU mengaku belum siap menyampaikan tuntutan sehingga meminta tambahan waktu satu minggu.
Di luar persidangan, B Sitinjau, warga Sei Kepayang, meminta JPU agar menyusun tuntutan secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan maupun kondisi konflik agraria yang melatarbelakangi perkara tersebut.
Menurutnya, kasus yang menjerat Golden Manurung tidak bisa semata-mata dilihat sebagai tindak pidana umum, melainkan harus dipahami dalam konteks konflik agraria yang telah berlangsung lama.
"Perkara ini bukan pidana umum, tapi dampak dari konflik agraria yang sudah lama terjadi. Jadi saya mewakili masyarakat memohon kepada Jaksa dalam memberikan tuntutan untuk objektif, melihat fakta sebenarnya. Berikan rasa keadilan, khususnya kepada lae Manurung, karena dia pejuang agraria bagi kami," ujarnya di lingkungan PN Asahan.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Asahan, Fahri Rahmadhani SH MH, membenarkan penundaan persidangan terjadi karena JPU belum siap menyusun tuntutan.
"Sidang ditunda karena memang JPU belum siap membuat tuntutan sehingga dimohonkan kepada Hakim untuk menunda persidangan," kata Fahri kepada wartawan melalui sambungan telepon.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Mochamad Judhy Ismono SH MH, memastikan pihaknya akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam menyusun tuntutan terhadap Golden Manurung.
Ia menegaskan, tuntutan yang disampaikan JPU diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk terhadap terdakwa.
"Fakta yang terjadi di lapangan akan menjadi pertimbangan bagi mereka (JPU) untuk memberi penuntutan kepada Golden Manurung, sehingga tuntutan yang diberikan tidak mencederai rasa keadilan," janjinya saat ditemui wartawan seusai kegiatan di Mapolres Asahan.